Hal ini ditegaskan Wakil Wali Kota Bandung, Erwin saat memberikan arahan dalam kegiatan Penyampaian Kebijakan dan Program Strategis Pendidikan Kota Bandung yang digelar di SMA BPI 1, Jl. Burangrang No. 8, Kecamatan Lengkong, Jumat, 8 Agustus 2025.
Ia mengungkapkan, dari total kuota 36.666 siswa tingkat SD, hanya sekitar 24.000 siswa yang diterima di sekolah negeri, sementara sisanya sebagian besar memilih jalur pendidikan alternatif seperti pesantren dan sekolah swasta.
“Waktu itu kami berdiskusi dengan para pemangku kepentingan, termasuk Asda I dan Kepala Dinas Pendidikan. Kami menyepakati bahwa sekolah swasta harus tetap hidup, tidak boleh dibiarkan mati,” ujar Erwin.
Ia juga menyampaikan, kelompok RMP (Rawan Melanjutkan Pendidikan) seharusnya lebih banyak diarahkan kepada siswa yang masuk ke sekolah swasta.
Erwin juga menekankan pentingnya integritas dan keikhlasan para kepala sekolah dalam menjalankan amanah kepemimpinan di lembaga pendidikan.
Ia mengajak para kepala sekolah untuk meniatkan tugasnya sebagai bentuk sedekah dan amal jariyah.
Terkait isu penahanan ijazah dan kendala administrasi lain yang masih sering terjadi, Erwin meminta para kepala sekolah untuk membuka jalur komunikasi lebih awal dengan Dinas Pendidikan.
Ia menekankan pentingnya penyelesaian masalah secara kolaboratif, bukan melalui media sosial atau polemik publik.
“Kalau ada kendala, bicarakan dulu dengan dinas. Kalau tidak terselesaikan, saya siap bantu. Jangan tunggu viral dulu baru cari solusi,” ujarnya.
Salah satunya adalah uji coba program kolaboratif bersama TNI dan Polri untuk siswa kelas 9 SMP di empat sekolah negeri.
Program ini dilakukan setiap hari Jumat, melibatkan psikolog dan aparat untuk memberikan pembinaan mental dan wawasan kebangsaan.
“Kita integrasikan materi wawasan kebangsaan dalam pelajaran PPKn. Harapannya, siswa kita bukan hanya pintar, tapi juga tangguh secara mental dan sosial,” ungkap Asep.
Disdik juga memperkuat muatan lokal seperti pelajaran kesundaan, kaulinan barudak, dan pendidikan lingkungan hidup, sebagai bagian dari upaya mempertahankan nilai-nilai budaya lokal sekaligus menumbuhkan kemandirian dan tanggung jawab siswa sejak dini.
“Kita juga akan mulai menjadwalkan pertemuan rutin dengan kepala sekolah swasta dan madrasah tiga bulan sekali. Tujuannya agar kebijakan pendidikan bisa disusun secara inklusif dan menyeluruh,” ujarnya.
Dengan pendekatan kolaboratif dan pembenahan sistem dari hulu ke hilir, Pemkot Bandung berharap seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta, bisa menjadi ruang tumbuh yang sehat, inklusif, dan membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, serta siap menghadapi tantangan masa depan. (ziz)**
0 Komentar