Aksi lanjutan ini dilakukan karena tidak adanya langkah konkret dan transparan dari pihak kejaksaan, khususnya JAMWAS, dalam menindaklanjuti tuntutan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) untuk mengusut dugaan aliran dana Rp3 miliar dari HH yang diduga melibatkan oknum di lingkungan Kejati Jawa Barat.
Andika Prayoga, koordinator ANKRI menyampaikan bahwa sikap diam dan lambannya respons institusi kejaksaan merupakan bentuk pengabaian terhadap prinsip akuntabilitas publik serta berpotensi memperkuat dugaan adanya pembiaran terhadap praktik penyimpangan di internal aparat penegak hukum.
“Kami sudah menyampaikan tuntutan secara terbuka, damai, dan konstitusional. Namun hingga hari ini tidak ada kejelasan sikap. Karena itu, ANKRI memastikan akan kembali turun ke jalan sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan dan dugaan impunitas,” tegas Yoga.
Dalam aksi besok, ANKRI kembali menuntut JAMWAS Kejati untuk segera membentuk Satgas independen guna menelusuri dugaan aliran dana Rp3 miliar, membuka proses penelusuran secara transparan dan dapat diawasi publik serta memeriksa seluruh pihak yang diduga terlibat tanpa tebang pilih, termasuk oknum aparat penegak hukum.
ANKRI menegaskan bahwa dugaan aliran dana tersebut memiliki indikasi kuat pelanggaran hukum, sebagaimana prinsip equality before the law dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, penyelesaian kasus ini tidak cukup hanya dengan klarifikasi internal, tetapi harus ditempuh melalui mekanisme pemeriksaan yang objektif dan independen.
Lebih lanjut, ANKRI mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap kejaksaan hanya dapat dipulihkan melalui keberanian membersihkan internal lembaga, bukan dengan menutup-nutupi persoalan yang mencederai rasa keadilan masyarakat.
Aksi unjuk rasa besok akan dilaksanakan secara damai namun tegas, sebagai bentuk kontrol sosial dan pengawalan publik terhadap penegakan hukum. ANKRI menegaskan tidak akan berhenti hingga terdapat langkah nyata, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
“Jika aparat penegak hukum diduga kebal dari hukum, maka negara sedang berada dalam bahaya. Karena itu, ANKRI memilih berdiri di jalan keadilan,” pungkas Yoga.**
Red
0 Komentar