FGD Dinkes dan Pansus 14 DPRD Kota Bandung Bahas Pencegahan Perilaku Seksual Berisiko

MEDIASAKSINEWS | Bandung – Bertempat di Harris Hotel Bandung, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung bersama DPRD Kota Bandung melalui Panitia Khusus (Pansus) 14 menggelar Forum Group Discussion (FGD), Rabu (01/04/2026). Kegiatan ini membahas isu strategis terkait pencegahan dan pengendalian perilaku seksual berisiko serta dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.

Ketua pelaksana kegiatan, dr. Dadang, menyampaikan bahwa isu perilaku seksual berisiko dan penyimpangan sosial merupakan persoalan penting yang berdampak pada kesehatan sosial serta ketahanan daerah. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memperkuat peran melalui pendekatan promotif, preventif, edukatif, hingga rehabilitatif.

“Tujuan kegiatan ini pertama untuk meningkatkan pemahaman bersama terkait perilaku berisiko. Kedua, menguatkan peran pemerintah daerah dalam pencegahan. Ketiga, menghimpun masukan dari berbagai pihak guna mendorong kolaborasi antara eksekutif, legislatif, organisasi masyarakat dan tokoh agama dalam penyusunan kebijakan daerah,” ujar dr. Dadang.

Anggota DPRD Kota Bandung, dr. H. Edwin Senjaya, menekankan pentingnya kehati-hatian dalam merumuskan regulasi. Ia menyebut perlunya aturan yang mampu menjaga nilai moral dan akhlak masyarakat, namun tetap memperhatikan prinsip inklusivitas Kota Bandung sebagai kota yang terbuka dan nyaman bagi semua.

Sementara itu, dr. Dewi Inong Irana menyoroti pentingnya kerja sama lintas sektor dalam pencegahan berbagai persoalan kesehatan masyarakat, termasuk penyakit menular seksual. Ia menekankan perlunya regulasi yang komprehensif serta penguatan edukasi kepada masyarakat.

Perwakilan organisasi masyarakat dan tokoh agama yang hadir juga menyampaikan pandangan mereka terkait pentingnya sosialisasi, pengawasan di lingkungan pendidikan dan pesantren, serta penguatan ketahanan keluarga sebagai benteng utama pencegahan.

Fajar dari NU mempertanyakan standar operasional prosedur (SOP) bagi lembaga pendidikan yang menghadapi kasus perilaku berisiko, serta menyoroti peran media dalam membentuk persepsi publik. Ia berharap pembahasan Raperda terkait isu ini dapat berjalan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.

Menanggapi hal tersebut, dr. Inong menyampaikan bahwa penguatan institusi keluarga menjadi prioritas. Ia mendorong adanya edukasi pranikah, pengasuhan berbasis keluarga, serta kolaborasi antara pemerintah, DPRD dan masyarakat dalam membangun ketahanan sosial.

FGD ini menjadi bagian dari proses penjaringan aspirasi dan penyusunan rekomendasi kebijakan yang akan dibahas lebih lanjut dalam forum legislasi DPRD Kota Bandung.***

Red/Puput