Dilansir laman akun Facebook info subang, Menurut Tedy Rusmawan, masyarakat saat ini membutuhkan langkah nyata dan solusi konkret dari pemerintah daerah, bukan hanya penjelasan atau tindakan administratif terhadap pejabat yang dianggap bertanggung jawab. Ia menilai kepercayaan publik terhadap proses penerimaan siswa harus segera dipulihkan melalui perbaikan sistem yang transparan dan akuntabel.
“Yang dibutuhkan masyarakat adalah kepastian dan solusi. Proses penerimaan siswa harus berjalan secara transparan sehingga tidak menimbulkan keresahan di kalangan orang tua maupun calon peserta didik,” ujarnya.
Pernyataan tersebut muncul setelah Pemerintah Provinsi Jawa Barat menonaktifkan Kepala UPTD Tikomdik Dinas Pendidikan Jawa Barat menyusul berbagai gangguan yang terjadi dalam sistem SPMB. Namun, bagi sebagian kalangan, langkah tersebut dinilai belum cukup untuk menjawab seluruh persoalan yang muncul selama proses penerimaan berlangsung.
Tedy menyoroti berbagai keluhan masyarakat yang telah muncul sejak tahap awal pendaftaran, mulai dari server yang sulit diakses hingga data yang dinilai berubah-ubah. Menurutnya, jika indikasi permasalahan sudah terlihat sejak awal, seharusnya perbaikan dapat dilakukan lebih cepat agar tidak berkembang menjadi polemik yang lebih besar.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius mengingat jumlah lulusan SMP dan MTs di Jawa Barat mencapai lebih dari 826 ribu siswa, sementara daya tampung sekolah negeri hanya sekitar 363 ribu kursi. Tingginya persaingan dalam proses seleksi membuat setiap gangguan teknis berpotensi menimbulkan kepanikan dan keresahan di tengah masyarakat.
Perdebatan pun berkembang luas di media sosial. Sebagian warga menilai Gubernur Dedi Mulyadi telah menunjukkan tanggung jawab dengan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan mengambil langkah cepat terhadap pihak yang dianggap bertanggung jawab. Namun, tidak sedikit pula yang berpendapat bahwa berbagai kendala yang terjadi sejak awal menunjukkan adanya persoalan dalam aspek perencanaan, pengawasan, maupun kesiapan sistem yang digunakan.
Hingga kini, berbagai pihak masih menunggu langkah lanjutan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memastikan seluruh proses SPMB berjalan adil, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Sementara itu, pertanyaan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab penuh atas polemik SPMB 2026 masih menjadi perdebatan yang ramai diperbincangkan publik Jawa Barat.**
Redaksi
0 Komentar