Kedua platform tersebut hadir sebagai solusi atas kebutuhan pelayanan publik yang semakin kompleks, khususnya terkait pendataan penduduk non-permanen serta keterbukaan informasi pembangunan di tingkat kewilayahan.
Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Sukaraja, Yusriansyah, sekaligus Leader Project Prima Sukaraja menjelaskan, inovasi tersebut lahir dari keprihatinannya terhadap belum optimalnya pendataan penduduk tidak tetap yang tinggal di wilayah Sukaraja.
“Selama ini penduduk non-permanen belum terdata dengan baik. Kelurahan juga tidak memiliki database yang akurat. Karena itu kami membuat platform yang memudahkan mereka melakukan pelaporan secara mandiri kapan saja dan di mana saja melalui barcode yang nantinya ditempel di kos-kosan dan kontrakan,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan data yang akurat sangat penting untuk mendukung berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari aspek keamanan, ketertiban hingga pengelolaan lingkungan seperti penanganan sampah.
“Tujuan utama kami adalah memiliki database yang jelas, baik untuk penduduk permanen maupun non-permanen. Dengan begitu pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran,” katanya.
Yusriansyah menjelaskan, Prima Sukaraja tidak hanya berhenti pada pendataan penduduk. Ke depan, platform tersebut akan dikembangkan menjadi pusat layanan publik digital yang memungkinkan warga mengakses berbagai layanan kelurahan tanpa harus datang langsung ke kantor.
“Kami ingin seluruh layanan publik di Kelurahan Sukaraja terintegrasi dalam satu sistem. Warga cukup mengakses melalui WhatsApp atau email untuk mendapatkan layanan administrasi yang dibutuhkan,” jelasnya.
“Keamanan data menjadi perhatian utama. Sistem ini juga telah melalui pengujian terkait keamanan karena memuat data kependudukan yang sensitif,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Ekbang dan LH Sukaraja, Hendrik Hermawan, sekaligus Leader Project Smart Kang mengatakan, platform tersebut dikembangkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap transparansi pelaksanaan pembangunan di wilayah.
“Kalau hanya mengandalkan spanduk, tidak semua warga bisa melihat. Melalui Smart Kang, masyarakat dapat memantau seluruh proses pembangunan secara langsung melalui dashboard berbasis web,” katanya.
Platform tersebut memungkinkan warga melihat proses pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga hasil akhir proyek yang dibiayai pemerintah.
Menurut Hendrik, keterlibatan masyarakat menjadi tujuan utama dari inovasi tersebut.
“Kami berharap warga memiliki rasa memiliki terhadap pembangunan yang berlangsung di lingkungannya. Ketika masyarakat mengikuti prosesnya, maka partisipasi dan swadaya warga akan tumbuh dengan sendirinya,” tuturnya.
Sedangkan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Mahyudin mengapresiasi lahirnya dua inovasi tersebut yang dinilai sejalan dengan semangat transformasi digital pelayanan publik di Kota Bandung.
“Kami sangat mengapresiasi inovasi yang lahir dari kewilayahan seperti ini. Ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya datang dari pemerintah kota, tetapi juga dari aparatur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” katanya.
“Harapan kami aplikasi yang dibangun teman-teman di Sukaraja dapat disinkronkan dengan Sadayana sehingga masyarakat tidak perlu membuka banyak aplikasi. Semua layanan bisa diakses melalui satu pintu,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengakui, tantangan terbesar dalam digitalisasi pelayanan publik masih berkaitan dengan integrasi dan pemanfaatan data kependudukan.
“Data kependudukan memiliki aturan dan perlindungan khusus sehingga tidak bisa diakses sembarangan. Diperlukan komunikasi dan kolaborasi lintas sektor agar data tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pelayanan publik,” jelasnya.
Menurutnya, persoalan administrasi kependudukan masih menjadi salah satu hambatan utama warga dalam mengakses berbagai layanan pemerintah, mulai dari kesehatan hingga pendidikan.
“Sering kali masyarakat tidak bisa mengakses layanan karena terkendala administrasi kependudukan. Padahal programnya sudah tersedia dan anggarannya sudah disiapkan pemerintah,” katanya.
Ia menilai, Prima Sukaraja dapat menjadi solusi untuk membantu pendataan penduduk, termasuk para pendatang yang tinggal dan bekerja di Kota Bandung.
“Penduduk non-permanen yang sudah lama tinggal di Kota Bandung juga perlu terdata dengan baik agar mereka dapat mengakses layanan publik sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
“Era digital adalah eranya anak muda. Potensi mereka harus diberikan ruang agar dapat menghadirkan solusi bagi berbagai persoalan di masyarakat,” katanya.
Sedangkan Camat Cicendo, Siti Romlah, menyebut kedua aplikasi tersebut sangat relevan dengan kebutuhan wilayah Sukaraja yang memiliki mobilitas penduduk tinggi karena berbatasan langsung dengan Kota Cimahi.
Menurutnya, data menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan.
“Pelayanan publik harus berbasis data. Karena itu Prima Sukaraja dan Smart Kang menjadi bagian penting dalam mendukung reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” ujarnya. (red)**
Sumber; Diskominfo Kota Bandung
0 Komentar