Subscribe Us


 

AUDENSI BIDANG PENDIDIKAN DPP XTC INDONESIA,RAGA dan TRINUSA JAWA BARAT DENGAN ANGGOTA KOMISI V FRAKSI NASDEM DPRD JABAR UNGKAP 4 TEMUAN KRITIS: DARI KAMPUS ILEGAL, SEKOLAH AMBRUK, HINGGA DUGAAN KORUPSI BUKU BOS


Bandung, 20 Juli 2026 – Bidang Pendidikan DPP XTC Indonesia melaksanakan audiensi dengan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi NasDem di Gedung Fraksi nasdem DPRD Propinsi Jawa Barat, Senin (20/7/2026). 

Pertemuan tersebut membahas sejumlah aduan dan temuan di lapangan terkait dunia pendidikan di Jawa Barat. Hadir dalam audiensi pengurus DPP XTC Indonesia dan ketua Fraksi NasDem 

“Kami datang membawa keresahan masyarakat. Pendidikan adalah masa depan anak-anak Jabar. Kalau ada yang bermain-main dengan pendidikan, kami wajib bersuara,” ujar perwakilan Bidang Pendidikan DPP XTC Indonesia.


4 ADUAN KRITIS YANG DISAMPAIKAN KE KOMISI V:

1. STKIP PANCAKARYA - DIDUGA WISUDAKAN MAHASISWA DARI 2 PRODI BELUM TERAKREDITASI 

DPP XTC Indonesia menerima aduan bahwa terdapat 2 Program Studi di STKIP Pancakarya yang belum terakreditasi namun sudah mewisudakan mahasiswanya. Hal ini berpotensi merugikan ratusan lulusan karena ijazahnya diragukan saat melamar kerja maupun lanjut studi. 

Tuntutan: Mendesak Komisi V memanggil LLDIKTI Wilayah IV dan pimpinan kampus untuk RDP serta mencari solusi perlindungan hukum bagi mahasiswa.

2. SMKN 1 SOREANG - BANGUNAN BARU 4 BULAN AMBRUK 

Pada 27 April 2026, plafon 2 ruang kelas baru SMKN 1 Soreang ambruk dan melukai 5 siswa. Bangunan tersebut baru diserahterimakan dan baru digunakan 4 bulan. 

Tuntutan: Mendesak audit menyeluruh terhadap proyek pembangunan sekolah baru di Jabar dan evaluasi pengawasan Disdik Jabar.

3. DUGAAN PENJUALAN BUKU "MENYEMAI KARAKTER LINUHUNG" PAKAI DANA BOS 

Ditemukan dugaan praktik penjualan buku "Menyemai Karakter Linuhung" di sekolah-sekolah dengan menggunakan dana BOS. Buku tersebut diduga merupakan karya Kepala Dinas Pendidikan Jabar dan yang bersangkutan diduga menerima royalti. 

Tuntutan: Meminta Fraksi Nasdem melakukan investigasi dan audit penggunaan dana BOS serta memastikan tidak ada konflik kepentingan dalam pengadaan buku di sekolah.

4. ISU PENGAKTIFAN KEMBALI SPP DI SEKOLAH NEGERI 

Beredar isu di media sosial bahwa DPRD Provinsi Jawa Barat akan mengaktifkan kembali pungutan SPP di sekolah negeri. 

Tuntutan: Meminta klarifikasi dan komitmen Anggota Komisi V Fraksi NasDem khususnya untuk menolak segala bentuk pungutan yang memberatkan orang tua siswa.

RESPON ANGGOTA KOMISI V FRAKSI NASDEM

Anggota Komisi V DPRD Jabar Fraksi NasDem menerima seluruh aduan tersebut dan menyatakan akan mencermati dan mempelajari pengaduan, dan menindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan DPRD. Termasuk memfasilitasi RDP dengan pihak terkait dan mendorong audit oleh lembaga berwenang. Sebagaimana ketentuan yang berlaku.

“XTC Indonesia siap menjadi mitra strategis Komisi V Fraksi nasdem untuk mengawal pendidikan di Jabar agar bersih, aman, dan berpihak pada rakyat,” tutup perwakilan DPP XTC Indonesia.

Dokumentasi: Pertemuan berlangsung di ruang rapat fraksi nasdem DPRD Jabar dengan suasana dialogis dan terbuka.**

Posting Komentar

0 Komentar