Desil BPS-Kemensos Bikin Geger: Orang Berpenghasilan Rendah Bisa Masuk Kategori Tinggi, Data Bansos Dipertanyakan

MEDIASAKSINEWS | BANDUNG — Polemik mengenai pemeringkatan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tengah menjadi sorotan publik. Persoalan mencuat setelah sejumlah pengalaman masyarakat menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kondisi ekonomi yang mereka rasakan sehari-hari dengan desil yang tercatat dalam sistem.

Di media sosial bahkan beredar sebuah flyer yang mencantumkan pembagian desil berdasarkan pengeluaran per kapita. Dalam flyer tersebut, desil 1 disebut sebagai kelompok miskin ekstrem, sedangkan desil 10 disebut sebagai kelompok super kaya.

Angka yang paling banyak menuai perhatian adalah klaim bahwa pengeluaran lebih dari Rp3 juta per kapita per bulan masuk kategori desil 10.

Klaim tersebut kemudian memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: benarkah seseorang dengan pengeluaran sekitar Rp3 juta per bulan otomatis masuk kategori "super kaya"?

Informasi tersebut perlu diluruskan. Pemeringkatan desil dalam DTSEN tidak sesederhana menentukan kategori seseorang hanya berdasarkan satu angka pengeluaran bulanan. Karena itu, masyarakat diminta tidak langsung mempercayai flyer atau informasi yang beredar tanpa memeriksa sumber resmi.

Namun, persoalan lain justru muncul ketika masyarakat menemukan hasil desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi kehidupan mereka.

Sejumlah pengalaman yang beredar di ruang publik menggambarkan bagaimana pekerja dengan penghasilan relatif rendah maupun masyarakat yang menggantungkan hidup dari pekerjaan informal justru mendapatkan desil tinggi.

Contohnya, seorang komika yang mengaku berpenghasilan sekitar Rp1,5 juta disebut mendapatkan desil 10. Ada pula janda penjual jajanan yang mengaku hanya memperoleh sekitar Rp50 ribu per hari tetapi tercatat dalam desil 9.

Bahkan, seorang tukang becak bernama Timbul disebut mengalami perubahan dari desil 1 menjadi desil 9.

Jika pengalaman tersebut benar, tentu bukan sekadar persoalan angka di layar.

Sebab, status desil dapat berkaitan dengan penentuan sasaran berbagai program pemerintah, mulai dari bantuan sosial, kepesertaan BPJS PBI, bantuan pendidikan seperti KIP, hingga berbagai program pemberdayaan masyarakat.

Kesalahan pemeringkatan berpotensi membuat masyarakat yang seharusnya membutuhkan bantuan justru tidak masuk dalam kelompok penerima manfaat.

Pertanyaan masyarakat pun menjadi semakin penting: data apa yang digunakan untuk menentukan desil seseorang? Bagaimana cara sistem menghitung kondisi ekonomi rumah tangga? Dan jika hasilnya keliru, siapa yang harus bertanggung jawab memperbaikinya?

Dalam konteks DTSEN, Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki peran dalam penyusunan, pengelolaan, serta pemeringkatan data. Sementara kementerian dan pemerintah daerah menggunakan data tersebut sebagai salah satu dasar dalam menentukan sasaran program.

Artinya, ketika terjadi ketidaksesuaian, masyarakat membutuhkan mekanisme koreksi yang jelas dan mudah diakses.

Masyarakat pada dasarnya dapat mengajukan pembaruan data untuk kemudian diverifikasi dan dimutakhirkan. Namun, proses tersebut tidak selalu berlangsung secara instan.

Di sinilah persoalan menjadi penting.

Jika perubahan atau koreksi data membutuhkan waktu, sementara masyarakat membutuhkan akses terhadap bantuan sosial, layanan kesehatan, atau dukungan pendidikan dalam waktu dekat, maka diperlukan mekanisme pengaduan yang responsif.

Jangan sampai persoalan administrasi data membuat masyarakat yang sebenarnya membutuhkan bantuan justru "menghilang" dari radar program pemerintah.

Karena itu, pemerintah perlu membuka informasi yang lebih transparan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penentuan desil serta menyediakan mekanisme koreksi yang sederhana, satu pintu, terukur, dan memiliki batas waktu penyelesaian yang jelas.

Masyarakat juga perlu diberi ruang untuk mempertanyakan hasil pemeringkatan apabila tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Persoalan ini bukan berarti sistem desil harus ditolak. Data yang akurat justru sangat penting agar program pemerintah tepat sasaran.

Tetapi akurasi data harus berjalan beriringan dengan transparansi dan hak masyarakat untuk mengoreksi data yang keliru.

Publik kini dapat mengecek status desil dan informasi terkait bantuan sosial melalui situs resmi Cek Bansos Kemensos.

Yang menjadi pertanyaan berikutnya bukan hanya "berapa desil saya?", tetapi juga:

"Mengapa saya masuk desil tersebut, data apa yang digunakan, dan bagaimana jika ternyata datanya salah?"

Sebab, tujuan utama data sosial seharusnya adalah membantu negara menemukan masyarakat yang membutuhkan.

Bukan membuat masyarakat yang membutuhkan menjadi tidak terlihat hanya karena keliru di dalam data.

Kini masyarakat pun dapat ikut menguji akurasi sistem dengan membandingkan pekerjaan, kondisi ekonomi, dan desil masing-masing. Jika ditemukan banyak ketidaksesuaian, pengalaman tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk memperbaiki kualitas data ke depan.

Bagaimana dengan Anda? 

Apakah desil yang tercatat sudah sesuai dengan kondisi kehidupan sebenarnya?