Kondisi tersebut dinilai janggal karena besaran penghasilan yang diterima keluarga tersebut menunjukkan kondisi ekonomi yang sangat terbatas. Sementara itu, klasifikasi Desil 6 dalam data sosial ekonomi pemerintah dapat berpengaruh terhadap penentuan sasaran sejumlah program bantuan sosial.
Kasus Eva Aida memperlihatkan adanya kemungkinan kesenjangan antara kondisi ekonomi masyarakat di lapangan dengan data yang tercatat dalam sistem pemerintah.
Persoalan ini pun memunculkan kembali pertanyaan mengenai seberapa akurat DTSEN dalam menggambarkan kondisi sosial dan ekonomi setiap keluarga.
Data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya berpotensi membuat masyarakat yang seharusnya membutuhkan bantuan justru tidak masuk dalam kelompok prioritas penerima.
Karena itu, pemutakhiran data secara berkala dinilai menjadi hal penting. Proses verifikasi dan validasi di lapangan juga diperlukan agar perubahan kondisi ekonomi masyarakat dapat segera tercermin dalam data pemerintah.
Kasus penghasilan hanya Rp7.500 per hari tetapi tercatat sebagai Desil 6 menjadi contoh bahwa persoalan pendataan bukan sekadar angka dalam sistem. Di balik klasifikasi tersebut terdapat kehidupan masyarakat yang bisa terdampak langsung terhadap akses mereka terhadap program perlindungan sosial.
Publik pun berharap pemerintah tidak hanya mengandalkan data administratif, tetapi memastikan data tersebut benar-benar sesuai dengan kondisi nyata masyarakat di lapangan.
Dengan data yang lebih akurat, program bantuan sosial diharapkan dapat diberikan secara tepat sasaran kepada keluarga yang memang membutuhkan.**
Sumber: BeritaSatu.com
0 Komentar