Rieke menyoroti dampak kesalahan data desil terhadap masyarakat miskin. Menurutnya, data yang tidak akurat dapat menyebabkan warga yang sebenarnya berhak justru tidak memperoleh bantuan dan pemenuhan hak dasar dari negara.
Karena itu, Rieke mendesak Presiden Prabowo Subianto membentuk tim independen untuk mengusut secara menyeluruh persoalan data tersebut.
Tak hanya itu, Rieke juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif terhadap Badan Pusat Statistik (BPS), khususnya terkait penggunaan anggaran negara yang dialokasikan untuk lembaga tersebut.
Ia menilai persoalan data kemiskinan memiliki konsekuensi serius karena berkaitan langsung dengan kebijakan pemerintah dalam menyalurkan bantuan dan memenuhi hak masyarakat yang membutuhkan.
Menurut Rieke, pemerintah membutuhkan sistem pendataan yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kesalahan dalam menentukan kondisi sosial ekonomi masyarakat, kata dia, tidak boleh terus berulang karena dapat berujung pada ketidaktepatan sasaran program pemerintah.
Rieke menegaskan, evaluasi terhadap pengelolaan data kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh. Audit investigatif, menurutnya, diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran sekaligus mengungkap apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam proses pengelolaan data.
“Data kemiskinan yang akurat merupakan bagian penting dari tanggung jawab negara dalam melindungi dan memenuhi hak masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.**




0 Komentar