Sejumlah warga mengeluhkan kondisi data keluarganya yang dinilai tidak lagi sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya. Menanggapi persoalan tersebut, Pemprov Jawa Barat meminta pemerintah kabupaten dan kota segera melakukan sosialisasi serta membantu masyarakat mengikuti mekanisme pemutakhiran data.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Dr. Drs. Herman Suryatman, M.Si., menegaskan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah hingga tingkat paling bawah agar masyarakat yang mengalami ketidaksesuaian data dapat memperoleh informasi dan pendampingan.
Pemkab dan pemkot diminta melakukan sosialisasi mengenai pemutakhiran DTSEN hingga tingkat kecamatan, desa, kelurahan, serta langsung kepada masyarakat.
Kepala desa dan lurah juga diminta memfasilitasi warga yang ingin melakukan pemutakhiran data sosial ekonomi melalui laman resmi yang disediakan Badan Pusat Statistik (BPS).
Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat tidak hanya mengetahui adanya mekanisme pemutakhiran, tetapi juga mendapatkan bantuan ketika melakukan pembaruan data sesuai kondisi faktual keluarganya.
Selain memfasilitasi proses pemutakhiran, kepala desa dan lurah juga diminta memberikan surat keterangan kepada masyarakat yang melakukan pembaruan data berdasarkan kondisi sebenarnya.
Dengan demikian, pemerintah desa dan kelurahan memiliki peran penting dalam memastikan data sosial ekonomi masyarakat di wilayahnya semakin akurat.
Pemprov Jabar berharap proses pemutakhiran tersebut dapat membantu mengurangi ketidaksesuaian data dan memastikan program bantuan maupun kebijakan pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria.
Masyarakat yang merasa data sosial ekonominya tidak sesuai dengan kondisi terkini pun diimbau untuk aktif melakukan pemutakhiran melalui mekanisme yang telah disediakan.
Pemutakhiran data menjadi langkah penting agar kondisi faktual masyarakat dapat tercermin dalam DTSEN dan tidak menimbulkan persoalan dalam penyaluran program pemerintah.**
0 Komentar