MEDIASAKSINEWS, Bandung -- Agenda Inovatif dan Kreatif dari DPRD Kota Bandung mengikuti ramainya penggunaan Media Sosial di masyarakat seperti Instagram, Facebook dan TikTok digagas jadi cara komunikasi antar DPRD Kota Bandung, Pewarta dan pengguna hape di Bandung, ujar Bilqis Juwita Ningsih bagian Persidangan DPRD Kota Bandung, Rabu, 6 November 2024, Acara Rapat Koordinasi, di ruang Auditorium gedung DPRD Kota Bandung Lantai 4, jalan Sukabumi, Kota Bandung.
Kembali, di hotel Asrilla, Rabu, 7 November 2024, acara Ngobar bareng lebih dekat anggota DPRD Kota Bandung sebagai sarana silaturahmi antara rekan media dengan DPRD Kota Bandung. Platform kehidupan sehari hari di Kota Bandung lewat Media Sosial media, ungkap ketua DPRD Kota Bandung yang diwakili oleh sebagai wakil Walikota Bandung Toni...
Yang menghadiri acara Ngobar darii komisi A Susanto (33th) mewakili generasi milineal, yang terpilih di Dapil 7, Erick dari fraksi PSI dan dari komisi A, sekretaris Komisi B Asep Sudrajat dan sebagai anggota Badan Musyawarah DPRD Kota Bandung, Komisi B Asep Robin dari fraksi Partai Gerindra, Indri Aprialini, Siti Marfuah wakil dari dapil 7.
Setiap pewarta menurut panitia diberikan waktu untuk bertanya ke masing-masing komisi sesuai masalah.
Pertanyaan terkait sampah menurut Toni akan dibuang ke Garut. Tapi disini juga belum ada penyelesaian yang ada.
Keamanan dan ketertiban mengenai PKL persoalan hukum agar tidak dirugikan. Susanto menjawab undang undang dasar adalah kedaulatan kepada rakyat. Ekonomi masyarakat Bandung, adalah PKL dan ojol. Makanya harus lihat regulasinya. Asas keadilan dan kesetaraan. Makanya segala regulasi sesuai RTRW sudah diatur. Kalaupun ada yang dirugikan DPRD Kota Bandung terbuka untuk Sosialisasi kembali.
Erick menambahkan kebijakan publik sifatnya merangkul semua. Terkadang ada saja pihak yang dirugikan.
Asep Robin dan Asep Sudrajat menyentuh masalah produk lokal Masalah UMKM yang banyak persaingan dengan produk yang lebih besar dan masalah harga yang belum bisa bersaing.
250 miliar anggaran tentang pelayanan kesehatan tentang UHC ini adalah tentang kesehatan mempermudah musibah tentang kebutuhan sehat. PR nya persoalan di lapangan tidak seperti itu, relawan. Dari Dinkes nya harus orang Dinkesnya. Karena tidak semua rumah sakit swasta juga banyak dan tidak kerjasama dengan BPJS atau UHC. Persyaratan nya orang Bandung juga tidak pernah selesai.
Asep Robin menanggapi,
Indri yang konsen di dunia UMKM. Anggaran UMKM anggaran nya selalu sedikit. Tapi UMKM selalu dijadikan pembahasan yang besar. Dinas dinas harus diselesaikan UMKM.
Siti Marfuah dari dapil 7 masuk ke dua dari PAW. Sebagai pelaku UMKM. Meningkatkan keluarga itu harus oleh perempuan. Kebaya : komunitas emak emak berdaya.**
Red
0 Komentar