Sejumlah isu strategis, mulai dari pelayanan pemerintahan, penanganan banjir, pengelolaan sampah, hingga stunting dan TBC, menjadi perhatian utama.
Farhan menegaskan, gangguan pelayanan, seperti yang terjadi di kantor Dinas Perhubungan (Dishub) yang terkendala banjir, harus segera diatasi.
Selain itu, ia meminta Pj Sekretaris Daerah dan Asisten Daerah untuk mengevaluasi kondisi dua kelurahan terdampak banjir, yaitu Garuda dan Mekarjaya.
Tak hanya itu, ia juga menginstruksikan kepada Camat dan Lurah untuk terus siaga dan memantau lingkungannya terutama dari potensi terjadinya bencana hidrometeorologi.
Terkait pengelolaan sampah, Farhan menegaskan bahwa target 700 RW KBS di akhir 2025 harus tercapai. Ia meminta camat dan lurah untuk berkoordinasi dengan investor dan DLH terkait pemusnahan sampah.
"Pemusnahan sampah menjadi krusial untuk menghilangkan titik-titik penumpukan. Saya apresiasi camat dan lurah yang sudah mulai aktif menangani masalah ini, tetapi upaya harus terus ditingkatkan," tegasnya.
Farhan juga menyoroti angka stunting dan TBC yang masih tinggi di Bandung meskipun pendapatan per kapita kota ini telah mencapai 8.000 USD.
Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pasar tumpah juga menjadi fokus. Farhan meminta lurah dan camat untuk melakukan pendekatan yang lebih humanis kepada para PKL untuk mencari solusi bersama.
"PKL dan ojek online adalah bagian dari ekosistem ekonomi kota ini. Kita harus memperlakukan mereka dengan bijak dan mencari solusi agar dampak ekonomi tidak semakin buruk," jelasnya.
"Jangan cuma panas di awal, lalu kembali ke kebiasaan lama. Masyarakat semakin aktif mengawasi kinerja kita, dan kita harus lebih cepat merespons laporan yang masuk," katanya.
"Kalau ada indikasi longsor, segera turun ke lapangan dan lakukan perbaikan secepat mungkin," ungkapnya. (rob)**
Sumber; Diskominfo Kota Bandung
0 Komentar