Langkah ini merupakan bagian dari upaya menuju Universal Health Coverage (UHC) Prioritas bagi seluruh warga Kota Bandung.
Komitmen ini disampaikan dalam Rapat Forum Komunikasi Implementasi Strategis Rekrutmen Cakupan dan Tingkat Keaktifan Peserta JKN di Balai Kota Bandung, Selasa 3 Juni 2025.
Ia menyebut, beberapa poin krusial, seperti fasilitasi dari lembaga lintas sektor dan alokasi anggaran dari provinsi.
"Kalau provinsi turun tangan, akan jauh lebih cepat tercapai,” ujar Farhan.
“Camat dan lurah sudah bergerak, tapi masih terbatas kewenangan. Maka kolaborasi antara BPJS dan kewilayahan jadi mutlak,” imbuhnya.
Di sisi lain, Farhan menyatakan komitmen untuk terus mendukung anggaran UHC, termasuk melalui APBD Perubahan 2025.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bandung dr. Greisthy mengungkapkan, dari cakupan peserta JKN yang sudah mencapai 99,2 persen dari total penduduk Kota Bandung, dengan peserta aktif mencapai 79,96 persen dari target 80 persen.
“Segmen dengan tingkat ketidakaktifan tertinggi adalah peserta mandiri, pekerja swasta, dan PBI JK. Ini menjadi tantangan besar untuk kita semua,” jelasnya.
“UHC Prioritas ini istimewa. Penduduk langsung aktif saat mendaftar tanpa menunggu 14 hari verifikasi. Tapi syaratnya, keaktifan minimal 80 persen,” katanya.
Upaya strategis yang tengah dijalankan BPJS Kesehatan untuk meningkatkan keaktifan antara lain dengan menurunkan 103 agen pesiar ke berbagai kelurahan. Mereka bertugas melakukan pendekatan langsung ke rumah warga untuk advokasi, registrasi, dan aktivasi kepesertaan JKN.
“Bandung memiliki jumlah agen pesiar terbanyak di Jawa Barat. Tapi mereka perlu dukungan pemerintah kota dan masyarakat agar efektif,” ucapnya.
“Kami harap ada regulasi dari Pemkot Bandung yang mendorong syarat keaktifan JKN dalam berbagai layanan publik, serta publikasi dukungan terhadap agen pesiar,” usulnya. (rob)**
Sumber; Diskominfo Kota Bandung
0 Komentar