KRISIS KEPEMIMPINAN DI KOTA BANDUNG " HANYA KOMODITAS LELANG BUKAN AMANAH PUBLIK".

MEDIASAKSINEWS -- Pemerintah Kota Bandung sedang menghadapi tantangan dalam hal kepemimpinan. Otoritas Kebijakan daerah dalam waktu satu tahun jabatannya gagal" mengatur sumber daya manusia pemerintahan Kota Bandung. 

Banyak posisi penting pemerintahan kota yang diisi oleh pejabat sementara" , sehingga dapat mempengaruhi kinerja dan efektivitas pemerintahan. 

Hal ini dibuktikan banyaknya para pejabat OPD serta lainya yang tersangkut masalah problematika Kota Bandung. Jelas ini kelalaian pimpinan, kurangnya perhatian secara utuh pada bawahan nya. 

Ketika masyarakat berjuang menghadapi sampah, banjir, dan penggusuran, sebagai pejabatnya justru sibuk menjaga kursi goyangnya agar tetap aman bukan menjaga kota agar tetap kondusif. 

Bandung tidak kekurangan orang smart. Bandung hanya kekurangan para pejabat yang berani jujur, hadir, dan bekerja tanpa menyembunyikan agenda terselebung dibalik meja. 

Pengamatan saya adalah ada beberapa faktor yang menyebabkan kondisi ini , antara lain : 

• Kurangnya transparansi : Proses seleksi pejabat publik seringkali tidak transparan, sehingga memunculkan keraguan tentang kemampuan dan integritas pejabat yang di pilih. 

• Politik pragmatis : Kepentingan politik seringkali lebih di utamakan dari pada Kepentingan publik, sehingga pejabat publik di pilih berdasarkan loyalitas politik dari pada kemampuan dan integritas. 

• Kurangnya pengawasan : Kurangnya pengawasan dan akuntabilitas dapat menyebabkan pejabat publik melakukan kesalahan atau penyimpangan. 

Namun, ada juga beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan di Kota Bandung. 

• Seleksi terbuka : Pemerintah kota telah melakukan seleksi terbuka untuk beberapa posisi penting, sehingga meningkatkan transparansi dan kesempatan bagi calon yang lebih kompeten. 

• Pengawasan internal : Pemerintah kota telah meningkatkan pengawasan internal untuk mencegah kesalahan dan penyimpangan. 

• Kerjasama dengan lembaga independen : Pemerintah kota telah bekerja sama dengan lembaga independen untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pemerintahan. 

Namun; masih banyak yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan di kota Bandung. Pemerintah kota perlu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan untuk memastikan bahwa pejabat publik di pilih dan bekerja berdasarkan kemampuan dan integritas. 

Tingkat kebobrokan akhlak dan etika sosial di Kota Bandung memang menjadi perhatian serius. Beberapa faktor yang menyebabkan ini terus terjadi adalah :

• Kurangnya pendidikan moral dan agama : Kurangnya pendidikan moral dan agama dapat menyebabkan masyarakat tidak memiliki landasan etika yang kuat. 

• Pengaruh budaya konsumtif : Budaya konsumtif yang semakin berkembang dapat menyebabkan masyarakat lebih mengutamakan Kepentingan pribadi dri pada Kepentingan umum. 

• Kurangnya pengawasan dan akuntabilitas : Kurangnya pengawasan dan akuntabilitas dapat menyebabkan pejabat publik melakukan kesalahan atau penyimpangan tanpa konsekwensi. 

• Korupsi dan nepotisme : Korupsi dan nepotisme dapat menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan kepada Pemerintah dan lembaga publik. 

• Kurangnya kesadaran masyarakat : Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya etika dan moral dapat menyebabkan mereka tidak peduli dengan isu- isu sosial dan politik. 

• Pengaruh media sosial : "Pengaruh media sosial dapat menyebabkan masyarakat lebih mengutamakan popularitas dan sensasi dari pada kebenaran dan etika". 

Namun, perlu diingat bahwa mengatasi masalah ini memerlukan upaya bersama dari masyarakat, Pemerintah, dan lembaga publik. 

Fungsi Walikota dan Wakil Walikota sebenarnya sangat penting dalam pemerintahan kota. Mereka memiliki peran sebagai pemimpin eksekutif yang bertanggung jawab untuk mengelola pemerintahan kota dan membuat keputusan- keputusan penting. 

Fungsi Walikota dan Wakil Walikota antara lain : 

     • Pemimpin Eksekutif 

     • Pengambil Keputusan 

     • Pengawas 

     • Respresentasi 

     • Komunikator 

Akan tetapi jika Walikota dan Wakil Walikota hanya menjadi hiasan saja, beberapa kemungkinan yang bisa terjadi seperti : 

    • Kurangnya Kepemimpinan 

    • Kurangnya Akuntabilitas 

    • Kurangnya Transparansi 

Oleh karna itu, penting bagi Walikota dan Wakil Walikota untuk menjalankan fungsi mereka dengan efektif dan bertanggung jawab, serta memastikan bahwa pemerintahan kota berjalan dengan baik dan transparan.***

PENGAMAT KEBIJAKAN PUBLIK DAN POLITIK. 

R. WEMPY SYAMKARYA. SH.M.M.