Aksi ini digelar sebagai bentuk desakan kepada Pemerintah Kota Bandung untuk menindaklanjuti berbagai dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dinilai terjadi pada sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), terutama pada Perumda Pasar Juara.
Dalam aksi tersebut, massa membawa berbagai poster tuntutan serta membacakan hasil kajian yang menyoroti indikasi penyimpangan serius dalam tata kelola investasi dan aset Perumda Pasar Juara, khususnya terkait kerja sama pengelolaan Pasar Baru Trade Center.
Sorotan Utama: Dugaan Penyimpangan di Perumda Pasar Juara
Berdasarkan kajian yang mereka sampaikan, terdapat beberapa dugaan permasalahan besar, di antaranya:
Cacat legalitas dalam penetapan mitra kerja sama, karena adanya perubahan struktur konsorsium tanpa evaluasi ulang sebagaimana diatur dalam peraturan kerja sama pemerintah dengan badan usaha.
Gagalnya realisasi investasi sebesar Rp843,9 miliar yang dijanjikan pihak swasta, serta belum dipenuhinya kewajiban bagi hasil senilai Rp9,1 miliar.
Minimnya transparansi karena tidak adanya laporan keuangan dan operasional yang semestinya disampaikan oleh mitra kerja sama.
Pernyataan Wanda Vindi Athoriq – Perwakilan Aktivis Anak Bangsa
Dalam orasinya, Wanda Vindi Athoriq, perwakilan Aktivis Anak Bangsa, menegaskan bahwa dugaan penyimpangan ini bukan sekadar kesalahan teknis, tetapi persoalan serius yang merugikan publik.
“Kami menemukan indikasi kuat bahwa kerja sama di Perumda Pasar Juara telah dijalankan tanpa kepatuhan terhadap prinsip legalitas maupun asas transparansi. Investasi tidak jalan, aset tidak jelas, laporan tidak pernah ada. Ini bukan lagi kelalaian, tetapi bentuk pengabaian terhadap kepentingan rakyat Bandung. Jika bukan kita siapa lagi yang akan memperingati para pemerintah, saya tidak mau ada alasan dari pemerintah kota bandung bahwa mereka kekurangan SDM itu sudah menjadi alasan klasik, jadi kita hadir, kita turun ke jalan untuk memberikan peringatan kepada pemerintah kota bandung, khususnya pejabat hari ini, jangan sampai generasi yang akan datang mewarisi hasil kebobrokan pendahulunya.”
Wanda menambahkan bahwa pihaknya mendesak Pemkot Bandung untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan mengambil langkah hukum terhadap semua pihak yang terlibat.
Ketua Umum Aktivis Anak Bangsa, Adhie Wahyudi, dalam konferensi pers di lokasi aksi mengatakan bahwa permasalahan ini harus menjadi alarm bagi seluruh pihak terkait pengelolaan BUMD.
“Kami tidak ingin BUMD menjadi ladang risiko kerugian akibat pengelolaan yang tidak profesional. Apa yang terjadi di Perumda Pasar Juara adalah gambaran betapa lemahnya pengawasan dan integritas dalam mengelola aset daerah. Kami menuntut audit investigatif independen dan tindakan tegas dari Wali Kota Bandung. Besok atau lusa kami akan turun lagi kejalan dengan masa yang lebih banyak untuk memperingati Pemerintah Kota Bandung.”
Adhie menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses ini dan tidak segan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum apabila tidak ada progres dari pemerintah.
Aksi Berjalan Damai, Ditutup dengan Penyerahan Pernyataan Sikap
Aksi berlangsung tertib dan damai hingga selesai. Massa menutup kegiatan dengan melakukan penyerahan dokumen pernyataan sikap beserta substansi masalah kepada perwakilan DPRD Kota Bandung serta pejabat yang hadir mewakili Pemerintah Kota Bandung.
Dokumen tersebut berisi tuntutan evaluasi kerja sama PBTC, penagihan kewajiban investasi dan bagi hasil, penertiban sertifikasi aset Pasar Baru, audit investigatif, hingga evaluasi kinerja direksi Perumda Pasar Juara.
Penutup
Aksi ini menjadi salah satu bentuk kontrol publik terhadap pengelolaan BUMD yang dinilai masih menyimpan berbagai persoalan serius. Aktivis Anak Bangsa dan Aliansi Anti Korupsi Kota Bandung menyatakan siap mengawal persoalan ini hingga ada tindak lanjut nyata demi melindungi aset dan uang rakyat Kota Bandung.***
0 Komentar