 |
| Ardi Wibowo. S.Sos, Ketua Chakra krisis Center dan Pengamat Kebijakan Publik |
Ardi Wibowo. S.Sos, Ketua Chakra krisis Center dan juga pemerhati kebijakan publik menyampaikan kepada awak media melalui telepon selulernya bahwasanya Praktek kotor tersebut selain menciderai prinsip-prinsip Good Governance juga merugikan bagi para pegawai yang terhambat kariernya hanya karena tidak memiliki koneksi ataupun uang pelicin meskipun memiliki kompetensi, pengalaman dan profesionalisme, Senin (15/12/2025).
Contohnya keterlambatan pelaksanaan proses seleksi Direksi dan Dewan Pengawas Perumda Tirtawening serta isu keinginan KPM untuk menambah jumlah Direksi dari 4 (empat) orang menjadi 5 (lima) orang seakan-akan menegaskan penambahan pos pejabat di BUMD tersebut bertujuan politik transaksional.
Selain itu, untuk memuluskan agendanya, Plt. Direksi Perumda Tirtawening tanpa proses dan prosedur yang transparan mengangkat beberapa pejabat hanya untuk memuluskan agenda transaksional tersebut, antara lain :
1.Pengangkatan salah satu karyawati., 3 (tiga) Jabatan Direksi sekaligus sebagai Direktur Umum, Direktur Pelayanan, dan Direktur Teknik, dan tentunya dengan gaji yang luar biasa sebesar lebih dari Ratusan juta per bulan.
2.Salah satu karyawati, pegawai yang diangkat dalam 3 (tiga) jabatan setingkat Senior Manajer oleh Plt. Dirut Perumda Tirtawening, yakni sebagai Senior Manajer K3LH, Plt. Sekretaris Perusahaan, dan Komite Unit Bisnis, inipun tentunya dengan gaji yang sangat fantastis.
3.Ada oknum karyawan, pegawai yang telah mengambil MPP (Masa Persiapan Pensiun) dan telah dikukuhkan melalui Keputusan Direksi, namun tanpa prosedur administrasi yang jelas dan transparan diangkat dalam Jabatan Definitif sebagai Senior Manajer SDM, yang seharusnya berdasarkan peraturan dan kepatutan serta kepatuhan, harusnya jabatan tersebut hanya boleh dijabat oleh pegawai yang masih aktif.
4.Ada oknum karyawan, pegawai dengan pangkat Peneliti Madya dan diduga pernah terlibat praktek penggelapan uang perusahaan saat yang bersangkutan bertugas di unit air limbah, itupun tanpa prosedur administrasi yang jelas dan transparan diangkat dalam jabatan sebagai Plt. Senior Manajer STI, meskipun di internal unit STI masih terdapat beberapa Pegawai dengan pangkat Peneliti Utama.
Menyikapi hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, Ardi Wibowo. S.Sos, Ketua Chakra krisis Center dan pemerhati kebijakan publik bersama dengan Aliansi Aktivis Anti Korupsi Bandung yang tergabung "Maung Kaboa, Cakra Crisis Center, GEBRAK, RAGA, FORUM SAKSI dan Aktivitas Anak Bangsa, kami menduga bahwa praktek transaksional jual/beli jabatan di Kota Bandung tidak hanya terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, tapi terjadi hingga di lingkungan BUMD-BUMD milik Pemerintah Kota Bandung seperti Perumda Tirtawening, Ujar Ardi.
Oleh sebab itu, kami menuntut penjelasan dan klarifikasi disertai dengan bukti-bukti bahwa seluruh proses pengangkatan pejabat sebagaimana dimaksud diatas memang benar-benar telah sesuai prosedur dan bukan akal-akalan hanya untuk menguntungkan sekelompok pihak saja, demi terciptanya BUMD yang memegang teguh prinsip Good Corporate Governance, tandasnya.
Jika tuntutan kami sebagaimana dijelaskan diatas tidak dapat dipenuhi, maka kami akan meneruskan perkara dugaan transaksi jual/beli jabatan di Lingkungan Perumda Tirtawening ini kepada Aparat Penegak Hukum (APH) agar dilanjutkan dengan proses pemeriksaan sebagaimana Dugaan Jual/Beli Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang telah memasuki tahap penyidikan perkara, pungkas Ardi. (red)***
0 Komentar