Koordinator AAKB, Ardi Wibowo. S.Sos menduga terdapat sejumlah persoalan dalam proyek yang dilaksanakan oleh oknum pejabat bidang terkait bersama pemegang barang. Berdasarkan temuan di lapangan, banyak titik PJU yang sebelumnya telah tertata rapi dan berfungsi normal justru kembali dilakukan pemasangan meterisasi baru.
“Secara teknis, lampu jalan yang sudah berjalan sesuai prosedur seharusnya tidak perlu dilakukan penggantian atau pemasangan ulang tanpa kajian yang jelas. Namun faktanya, pemasangan berlangsung lama dan di beberapa lokasi lampu justru sering menyala lalu tiba-tiba mati,” ujar Ardi.
Keluhan serupa juga muncul dari warga melalui media sosial, termasuk laporan di platform Instagram yang memperlihatkan kondisi PJU tidak stabil setelah dilakukan pemasangan meter baru.
AAKB menemukan adanya dugaan ketidaksesuaian spesifikasi, di mana daya KWh meter baru disebut lebih rendah dibandingkan KWh meter lama. Selain itu, pada beberapa titik ditemukan meter lama masih terpasang, namun ditambahkan lagi meter baru, sehingga menimbulkan pertanyaan terkait urgensi dan perencanaan teknis proyek tersebut.
Dalam proses pengajuan pemasangan KWh baru, diketahui terdapat tahapan administrasi seperti pengurusan Berita Acara Penyambungan (BP), Sertifikat Laik Operasi (SLO) ke PLN (Persero), serta pengadaan box panel dan perlengkapan lainnya yang seluruhnya berkaitan dengan penggunaan anggaran.
AAKB menilai rangkaian proses tersebut berpotensi menimbulkan pemborosan keuangan daerah apabila dilakukan tanpa dasar kebutuhan yang jelas.
“Jika fasilitas lama masih layak, lalu dipasang kembali perangkat baru dengan proses administrasi berbiaya, maka harus dipertanyakan dasar perencanaan dan pengawasannya. Ini menyangkut uang negara,” tegasnya.
AAKB mendesak dilakukan audit teknis dan investigasi menyeluruh terhadap proyek meterisasi PJU di Kota Bandung guna memastikan tidak terjadi penyimpangan anggaran maupun kesalahan perencanaan.
Selain itu, AAKB meminta pemerintah daerah untuk membuka secara transparan dokumen perencanaan, dasar penggantian instalasi, serta rincian penggunaan anggaran agar tidak menimbulkan kecurigaan publik.***
0 Komentar