Kunjungan tersebut juga membahas sejumlah isu yang berkembang di masyarakat, termasuk terkait kegiatan penebangan hutan yang kerap menjadi sorotan publik. Dalam pertemuan tersebut dijelaskan bahwa kegiatan penebangan yang dilakukan oleh Perhutani pada dasarnya telah melalui prosedur dan mekanisme yang sesuai dengan aturan pengelolaan hutan yang berlaku.
Ketua Umum JMI, Ngadi Utomo. S. Sos. SH. M.H. menyampaikan bahwa penting bagi masyarakat untuk memahami perbedaan antara penebangan ilegal dengan penebangan yang dilakukan secara resmi dalam kerangka pengelolaan hutan produksi yang berkelanjutan.
“Penebangan yang dilakukan dalam sistem pengelolaan hutan oleh Perhutani merupakan bagian dari siklus pengelolaan hutan yang telah diatur secara teknis, mulai dari perencanaan, penanaman kembali hingga pengawasan,” ujarnya.
Selain melakukan koordinasi, dalam kesempatan tersebut Ketua Umum JMI dan Ketua Pengawas DPP MPAI juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Perum Perhutani wilayah Jawa Barat dan Banten sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dalam menjaga pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
Piagam penghargaan tersebut diterima oleh Miranti Sylviani selaku Kepala Seksi Utama bidang Komunikasi Perusahaan dan Pelaporan Perhutani Jawa Barat dan Banten yang mewakili institusi.
Menurut Miranti selaku yang mewakili Pihak Perhutani menyambut baik kunjungan dan koordinasi tersebut sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi terbuka dengan berbagai elemen masyarakat serta organisasi yang memiliki kepedulian terhadap isu lingkungan dan kehutanan.
Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan sinergi antara organisasi masyarakat dan pengelola kawasan hutan dapat terus terjalin guna memastikan pengelolaan hutan berjalan secara transparan, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi lingkungan maupun masyarakat.***
Red/Mumu.
0 Komentar