Dalam Rangka Memperingati Hari Otonomi Daerah, Pemkot Bandung di Hadiahi Lemparan Telor Busuk

MEDIASAKSINEWS | Kota Bandung – Aksi unjuk rasa yang digelar oleh DPD Sundawani Indonesia (SWI) Kota Bandung bersama LSM Maung Kaboa berlangsung di sejumlah titik strategis, Senin (27/4/2026), sebagai bentuk protes terhadap dugaan ketidak independenan panitia seleksi (Pansel) direksi PDAM Tirtawening.

Aksi dimulai dari gerbang Balai Kota Bandung, kemudian berlanjut ke Kejaksaan Negeri (Kejari) dan DPRD Kota Bandung. Dalam aksinya, massa menyampaikan orasi secara bergantian serta melakukan aksi yang diwarnai pembakaran ban dan simbolisasi telur busuk ini bukan sekadar demonstrasi biasa, melainkan bentuk perlawanan terhadap dugaan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam tubuh BUMD strategis.

Dalam pernyataan sikapnya, H.Haidir selaku Dewan Pengawas DPD SWI menyoroti adanya indikasi keterlibatan unsur partai politik dan ASN dalam hasil seleksi, yang dinilai bertentangan dengan aturan yang berlaku.

“Ini bukan sekadar seleksi jabatan, ini soal integritas pengelolaan uang rakyat,” tegas nya.

Di depan Balai Kota, perwakilan Pemerintah Kota Bandung melalui Kepala Bagian Ekonomi, Dr. Dicky Wishnumulya Ristandi, S.Sos., M.M. menemui massa aksi dan menerima segepok berkas tuntutan. 

Ia menyampaikan bahwa aspirasi tersebut akan diteruskan kepada Wali Kota Bandung dan membuka peluang dialog lanjutan.

Aksi kemudian berlanjut ke Kejari Kota Bandung. Berkas tuntutan diterima langsung oleh Kepala Seksi Intelijen, Alex Akbar, S.H., M.H., yang menyatakan akan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai prosedur.

Namun, saat massa melanjutkan aksi ke Gedung DPRD Kota Bandung, tidak ada satu pun anggota dewan yang hadir untuk menerima aspirasi. Massa menyayangkan hal tersebut dan menegaskan aksi akan terus berlanjut jika tuntutan tidak direspons.

Menurut Ketua Umum LSM MAUNG KABOA, Uwa Kaboa menyampaikan "Isu yang diangkat bukan main-main", dugaan keterlibatan kepentingan partai politik, rangkap jabatan, hingga potensi penyalahgunaan wewenang dalam proses seleksi.

Adapun tuntutan utama massa antara lain pembatalan hasil seleksi Pansel yang diduga sarat KKN, pembentukan Pansel independen, serta audit investigatif oleh Inspektorat dan Kemendagri.

PERNYATAAN SIKAP

Sehubungan dengan adanya dugaan ketidaksesuaian dalam proses seleksi, Ketua DPD SWI, H.Hadian dalam orasinya menyampaikan, kami menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Menolak seluruh hasil Panitia Seleksi Direksi PDAM Tirtawening yang diduga tidak independen dan berpotensi sarat praktik KKN.

2. Mendesak Kuasa Pemilik Modal (KPM) selaku pengarah Pansel untuk segera menghentikan atau membubarkan Panitia Seleksi guna mencegah potensi kerugian terhadap keuangan daerah.

3. Mendesak Asisten Daerah II selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama Perumda Tirtawening untuk menghentikan seluruh pembiayaan kegiatan Pansel yang bersumber dari keuangan perusahaan.

4. Mendesak Wali Kota Bandung selaku Kuasa Pemilik Modal untuk bertanggung jawab atas proses pembentukan dan pelaksanaan Pansel yang dinilai tidak sesuai prinsip tata kelola yang baik.

5. Apabila tuntutan tidak diakomodasi, kami menyatakan sikap untuk meminta Wali Kota Bandung mempertimbangkan pengunduran diri atau dilakukan evaluasi secara menyeluruh sesuai mekanisme yang berlaku.

6. Mendesak dilakukannya pemeriksaan terhadap dugaan rangkap jabatan pada Dewan Pengawas Perumda Tirtawening, serta apabila ditemukan pelanggaran hukum, agar segera diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Mendorong dilaksanakannya audit investigatif oleh Inspektorat dan Kementerian Dalam Negeri terhadap seluruh proses seleksi Direksi PDAM Tirtawening.

PENUTUP

Kami menegaskan bahwa aksi ini merupakan bagian dari upaya menjaga prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kami juga menyatakan bahwa aksi lanjutan akan dilakukan secara berkelanjutan apabila tuntutan ini tidak mendapatkan respons dan tindak lanjut yang konkret dari pihak terkait.