Skandal Ganti Stempel Motor Listrik Badan Gizi Nasional Disorot, PMPRI: Perampokan Uang Rakyat Secara Halus!

MEDIASAKSINEWS | BANDUNG – Dugaan ketidakwajaran dalam pengadaan motor listrik operasional oleh Badan Gizi Nasional (BGN) kembali memicu reaksi keras. Munculnya temuan bahwa unit kendaraan yang digunakan diduga merupakan produk impor asal Tiongkok yang hanya melalui proses *rebranding* atau ganti merk, memicu tudingan adanya penggelembungan harga (*markup*) yang fantastis.

Ketua Umum DPP LSM PMPRI, Rohimat atau yang akrab disapa Kang Joker, memberikan pernyataan sikap yang sangat keras terkait isu ini. Ia menilai jika benar harga asli di platform luar negeri seperti Alibaba hanya berkisar Rp8-10 jutaan namun dianggarkan dengan nilai jauh di atas itu, maka telah terjadi penghinaan terhadap logika publik dan kemandirian industri lokal.

Kang Joker menyoroti narasi dukungan terhadap produk dalam negeri yang sering didengungkan pemerintah, namun realitanya justru berbanding terbalik dalam pengadaan ini.

"Katanya mau mandiri dan dukung produk dalam negeri, eh ternyata diduga cuma barang impor Tiongkok yang diganti stempelnya! Kalau benar harga aslinya cuma 8-10 juta tapi dianggarkan pakai uang negara jauh di atas itu, maka PMPRI mencium bau busuk mark-up yang sangat menyengat. Jangan jadikan 'rebranding' sebagai kedok untuk menguras kas negara," tegas Kang Joker dalam wawancaranya.

PMPRI juga mempertanyakan urgensi pengadaan motor jenis trail untuk operasional sebuah badan yang fokus pada masalah gizi. Kebijakan ini dianggap tidak memiliki empati terhadap kondisi rakyat yang sedang kesulitan.

"Badan Gizi Nasional ini dibentuk untuk urus perut rakyat yang lapar, bukan untuk urus bisnis motor listrik importir. Apa urgensinya beli motor trail impor buat operasional gizi? Emangnya mau antar susu ke puncak gunung tiap hari? Ini jelas-jelas kebijakan yang tidak punya hati nurani," tambahnya.

Menyikapi temuan ini, PMPRI secara resmi mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera melakukan audit investigatif secara menyeluruh terhadap vendor dan proses kontrak pengadaan tersebut.

"Jangan sampai dana yang harusnya jadi daging dan telur buat anak bangsa, malah berubah jadi besi tua impor yang harganya sudah digelembungkan. Batalkan atau audit ulang pengadaan motor ini! Kalau pemerintah tetap bungkam, jangan salahkan kalau PMPRI instruksikan seluruh kader untuk turun ke jalan meminta transparansi," pungkasnya.

PMPRI menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan mengenai asal-usul barang dan transparansi harga, demi memastikan satu rupiah pun uang rakyat tidak hanya memperkaya pihak-pihak tertentu di balik kedok pengadaan operasional.***

Red