Menyikapi situasi tersebut, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LSM Jaringan Siliwangi Indonesia (JSI) menginstruksikan seluruh jajaran dan anggota Dewan Pimpinan Cabang (DPC) LSM JSI se-Jawa Barat untuk mendukung penguatan sinergitas antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam upaya menekan angka kejahatan jalanan yang semakin meningkat.
Ketua DPP LSM JSI, Nanang Jaenudin, mengatakan bahwa maraknya aksi begal yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir telah menimbulkan keresahan yang nyata di tengah masyarakat sehingga membutuhkan respons yang lebih terintegrasi dari berbagai pihak.
“Kami memandang bahwa maraknya aksi begal dan kejahatan jalanan yang terjadi belakangan ini telah menimbulkan keresahan yang nyata di tengah masyarakat. Situasi ini tidak boleh dianggap sebagai peristiwa kriminal biasa, melainkan sebagai tantangan keamanan publik yang membutuhkan langkah penanganan yang lebih terintegrasi,” ujar Nanang di Sekretariat DPP JSI, Minggu (31/05/2026).
Menurutnya, keterlibatan TNI dalam membantu upaya penanggulangan kejahatan jalanan merupakan bentuk sinergi institusional yang patut diapresiasi selama pelaksanaannya tetap berada dalam koridor hukum, konstitusi, dan kewenangan yang berlaku.
“Kami mendukung kolaborasi yang kuat antara TNI dan Polri dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif. Kehadiran aparat negara yang bersinergi di lapangan diharapkan mampu mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan, meningkatkan efektivitas pencegahan, serta memperkuat rasa aman masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari,” katanya.
Nanang juga menegaskan bahwa keberhasilan pemberantasan kejahatan jalanan tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, partisipasi aktif masyarakat melalui pengawasan lingkungan, peningkatan kepedulian sosial, serta penguatan budaya hukum menjadi faktor penting dalam menciptakan keamanan yang berkelanjutan.
“Keamanan merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, memperkuat solidaritas sosial, serta mendukung setiap langkah aparat dalam mewujudkan lingkungan yang aman, tertib, dan damai,” tegasnya.
DPP LSM JSI menilai bahwa penguatan sinergi antara institusi negara dan masyarakat sipil merupakan pendekatan yang relevan dalam menghadapi dinamika kejahatan jalanan yang semakin kompleks. Dengan kolaborasi yang terukur, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik, upaya menjaga stabilitas keamanan diharapkan dapat berjalan lebih efektif sekaligus tetap menjunjung tinggi prinsip negara hukum.
Sebagai bentuk dukungan, DPP LSM JSI juga mengajak seluruh jajaran organisasi untuk berperan aktif dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga keamanan lingkungan serta mendukung langkah-langkah preventif yang dilakukan aparat demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif.**
Redaksi.
0 Komentar