Puluhan Koperasi Syariah Pertanyakan Dana Rp3 Miliar yang Tak Kunjung Cair

MEDIASAKSINEWS | BANDUNG — Puluhan koperasi syariah dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dari berbagai daerah mempertanyakan realisasi program pinjaman lunak senilai Rp3 miliar untuk sektor ketahanan pangan, pertanian dan MBG yang hingga kini belum juga cair.

Hal tersebut disampaikan oleh Yosep Gunawan, Abdy Irawan, serta Suherman kepada awak media, Selasa (12/5/2026).

Menurut mereka, sekitar tiga minggu lalu sempat dilakukan pertemuan dan koordinasi terkait program pembiayaan koperasi berbasis syariah pesantren tersebut.

Dalam dokumen yang diterima peserta, tercantum penunjukan IPAMA Pusat dan PPM Pusat sebagai konsultan sekaligus pendamping program ketahanan pangan dan MBG.

“Intinya waktu itu dijelaskan akan ada pinjaman lunak Rp3 miliar untuk program ketahanan pangan, pertanian dan MBG. Tapi sampai detik ini dana belum cair,” ujar Yosep Gunawan.

Ia mengaku kondisi di internal peserta mulai memanas karena belum adanya kepastian dari pihak penyelenggara program.

“Sekarang malah ada kemungkinan ribut di internal grup karena belum ada kejelasan. Kami hanya ingin kabar dan konfirmasi perkembangan program ini bagaimana,” ucapnya.

Program tersebut diketahui melibatkan sedikitnya 38 koperasi syariah dan BMT yang telah lolos validasi, ditambah 16 yayasan MBG dari wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta hingga NTB.

Para peserta sebelumnya diarahkan berkumpul di Sans Hotel Fiducia untuk proses lanjutan pencairan dana.

Pertemuan tatap muka juga dilakukan di hotel tersebut yang menjadi titik kumpul peserta program dari berbagai daerah.

Dalam keterangannya, peserta mengaku sebelumnya mendapat undangan mendadak Zoom Meeting yang melibatkan pihak Pinbuk dan IPAMA sebagai regulator program pembiayaan.

Disebutkan bahwa program tersebut menawarkan pinjaman lunak senilai Rp3 miliar dengan tenor 5 hingga 10 tahun tanpa bunga.

Namun dalam prosesnya, pihak Pinbuk disebut sempat meminta kejelasan kepada pihak IPAMA mengenai investor atau pemberi dana secara syariah. Karena dinilai belum jelas dan berpotensi mengandung unsur ghoror, Pinbuk dikabarkan meminta koperasi binaannya untuk mundur dari program tersebut.

Menurut pengakuan peserta, dalam pertemuan tersebut mereka mendapat pengarahan dari tim IPAMA terkait administrasi dan diminta membayar biaya notaris sebesar Rp500 ribu.

Selain itu, peserta juga diarahkan membuka rekening pribadi di HSBC karena pencairan yang semula disebut melalui BRI dialihkan ke HSBC.

“Katanya hari Selasa bisa pencairan, makanya semua diminta kumpul hari Senin dan melengkapi persyaratan. Tapi setelah ditunggu ternyata zonks,” ujar salah satu peserta.

Peserta juga mengaku seluruh biaya perjalanan, penginapan hingga konsumsi ditanggung pribadi tanpa fasilitas dari penyelenggara.

Bahkan menurut pengakuan peserta, pihak IPAMA melalui tim bernama Nani sempat menjanjikan penggantian biaya peserta. Namun hingga saat ini sebagian besar peserta mengaku belum menerima penggantian tersebut.

Akibat kondisi tersebut, para peserta kini mendesak adanya tanggung jawab dan itikad baik dari pihak terkait.

“Harapan kami segala bentuk biaya yang telah dikeluarkan peserta segera diganti sesuai komitmen yang pernah disampaikan,” ujar salah satu perwakilan peserta.

Meski demikian, sebagian peserta tetap melanjutkan proses hingga menghadiri pertemuan di Jakarta.

Selain itu, terdapat poin mengenai pembagian keuntungan sebesar 30 persen kepada pihak IPAMA serta pembayaran 5 persen di muka setelah pencairan dana.

Namun hingga kini dana yang dijanjikan belum juga diterima para peserta.

“Kami berharap ada itikad baik dan tanggung jawab terhadap biaya-biaya yang sudah kami keluarkan. Kalau tidak ada penyelesaian, maka kami akan menempuh jalur hukum berdasarkan bukti-bukti yang ada,” ujar salah satu peserta.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak IPAMA maupun pihak terkait lainnya belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan program pembiayaan tersebut, dan diharapkan ada itikad baik penyelesaian antara kedua belah pihak.***