Pengamat sosial dan hukum, Jossi BP, dengan cermat membedah bahwa sayembara semacam ini sejatinya sekadar respons atas gejala di permukaan. Secara jangka pendek, efek jera mungkin terbentuk lewat gertakan keamanan publik. Namun, tindakan tersebut dipastikan gagal menyentuh tatanan terdalam kriminalitas jika ketimpangan sosial, kemiskinan struktural, dan crosi moral terus dibiarkan berlangsung. Jossi BP mengajukan sebuah analogi yang bernyawa: kebijakan keamanan dan kebijakan sosial, seperti pendidikan, ketersediaan lapangan kerja, ketahanan keluarga, hingga pembinaan organisasi kemasyarakatan, harus berjalan berdampingan layaknya sepasang sepatu. Melangkah hanya dengan satu kaki keamanan yang keras, hanya akan membuat tatanan publik pincang dan lelah.
Adapun dari sudut pandang edukasi, pengalaman hidup Adit Barli di dunia kelam memberikan bobot otentisitas pada pandangannya. Tokoh seni pendidikan ini, menegaskan satu kenyataan pahit, bahwa fenomena kejahatan jalanan yang kian marak, sejatinya berakar dari kegagalan sistem pendidikan, yang menanggalkan dimensi "seni" dalam menuntun tumbuh kembang anak didik. Mendidik telah direduksi menjadi rutinitas teknokratis hafalan dan penyerapan kuota, daripada proses mengasah kesadaran moral, empati, dan pengenalan hukum sebab-akibat.
Adit menekankan bahwa program seperti Panca Waluya, yang digadang-gadang sebagai pilar unggulan dalam konsepsi Sekolah Manusia Unggul (Maung), seharusnya tidak diisolasikan pada sekolah tertentu belaka. Nilai-nilai kedalaman karakter tersebut mestinya diarusutamakan ke seluruh penjuru Jawa Barat. Tanpa penyemaian jiwa yang utuh di ruang kelas dan rumah tangga, dorongan instingtif dan kefrustrasian hidup anak-anak muda akan terus meledak menjadi tindak kriminal di jalanan.
Kritik ini menghujam tepat ke jantung persoalan kita hari ini. Ketika negara lebih memilih mengobati gejala luar lewat hukum perburuan ketimbang menyembuhkan penyakit dalam lewat seni pendidikan dan pembenahan ekonomi, kita sedang memelihara ilusi keamanan. Mengumpan rupiah demi penangkapan penjahat tidak akan pernah melahirkan kedamaian substantif. Hal itu justru berpotensi memicu komodifikasi kekerasan di tengah masyarakat yang rapuh secara finansial.
Keadilan yang hakiki tidak pernah lahir dari tindakan represif yang tergesa-gesa. Kita tidak boleh memperlakukan anak-anak bangsa yang tersesat, sekadar sebagai target perburuan. Sudah saatnya pemerintah Jawa Barat memakai "sepasang sepatu"-nya secara utuh: menegakkan ketertiban hukum yang rasional sembari
menghidupkan kembali seni mendidik manusia yang berakar pada nurani, empati, dan pemenuhan hak-hak dasar kehidupannya (ab/jbp).**
0 Komentar