Tertibkan 20 Bangli di Ciumbuleuit, Pemkot Bandung Kembalikan Fungsi Trotoar dan Drainase

MEDIASAKSINEWS -- Satpol PP Kota Bandung menertibkan 20 bangunan liar (bangli) di Jalan Ciumbuleuit, Kota Bandung, Rabu 30 September 2026.

Pantauan Humas Kota Bandung, hingga pukul 11.20 WIB, proses pembongkaran bangunan yang menjadi sasaran penertiban terus dilakukan.

Camat Cidadap, Maulana Fatahudin mengatakan, penertiban tersebut merupakan tindak lanjut dari aduan masyarakat yang telah diproses melalui sejumlah tahapan, mulai dari sosialisasi hingga pemberian Surat Peringatan (SP) 1, SP 2, dan SP 3. Proses tersebut telah berlangsung hampir satu bulan.

"Setelah hampir satu bulan, mulai dari sosialisasi, SP1, SP2, SP3, hari ini kita melaksanakan kewajiban penertiban sesuai dengan tahapan yang sudah dilakukan," ujar Maulana.

Ia menjelaskan, dari sekitar 20 bangunan yang berada di Jalan Ciumbuleuit, tidak ada pemilik yang dapat menunjukkan bukti kepemilikan hingga tahapan SP3.

"Apabila memang mempunyai bukti kepemilikan, silakan untuk membuktikannya kepada kita dan kepada tim, termasuk ke Satpol PP. Sampai SP3 tidak ada satu pun yang memiliki bukti-bukti itu," katanya.

Maulana mengatakan, dalam proses penertiban tersebut pihaknya juga menemukan fasilitas MCK pada salah satu bangunan, termasuk tempat buang air besar. Temuan tersebut menjadi perhatian karena berkaitan dengan persoalan kesehatan dan lingkungan.

"Kami mendapatkan suatu bukti baru di salah satu bangunan yang kita bongkar, ternyata terdapat tempat buang air besar. Ini masalah kesehatan yang mau tidak mau harus kita tertibkan," ujarnya.

Selain itu, ditemukan pula meteran PDAM pada salah satu bangunan. Pemerintah kewilayahan akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan informasi mengenai kepemilikan fasilitas tersebut.

Menurut Maulana, persoalan sanitasi menjadi perhatian karena lokasi bangunan berada di lingkungan yang berdekatan dengan rumah sakit dan sekolah.

Di sisi lain, Maulana menegaskan penertiban yang dilakukan hari ini berfokus pada bangunan liar, bukan penertiban terhadap aktivitas PKL secara keseluruhan.

"Hari ini kita bukan menata PKL, tetapi masalah penertiban bangunan," katanya.

Ia menjelaskan, berdasarkan koordinasi dengan Diskop UKM, PKL masih dapat berdagang selama mengikuti ketentuan yang berlaku. Di antaranya tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat, datang dalam kondisi bersih, pulang dalam kondisi bersih, serta mengikuti pengaturan waktu.

Maulana juga menegaskan tidak ada pungutan atau retribusi yang diminta kepada PKL dalam proses pendataan maupun penertiban.

Terkait kondisi di lapangan, Maulana menyebut sempat terdapat miskomunikasi mengenai penertiban. Salah satunya anggapan bahwa penertiban dilakukan secara tebang pilih.

Ia memastikan penertiban dilakukan secara adil. Namun, pelaksanaannya dilakukan bertahap karena mempertimbangkan kondisi medan, keterbatasan tempat, dan lalu lintas.

"Penertiban harus dilakukan secara adil. Namun, karena keterbatasan tempat dan waktu untuk masalah lalu lintas, kita melakukannya secara bertahap," ujarnya.

Maulana menambahkan, setelah penertiban pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas terkait mengenai pemanfaatan lahan tersebut dan mengikuti regulasi yang berlaku.

Sementara itu, Kepala Bidang Trantibum Satpol PP Kota Bandung, Mochamad Harry Chrismarjadi mengatakan, penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi ruang yang semestinya, terutama trotoar dan drainase.

"Yang kami pastikan adalah kami ingin mengembalikan fungsi ruang. Fungsi ruangnya berupa mengembalikan dan mengoptimalisasi kembali drainase yang tertutup," ujar Chris.

Ia menjelaskan, drainase perlu dikembalikan fungsinya agar pemeliharaan dapat dilakukan dengan lebih mudah. Sementara trotoar dikembalikan agar dapat digunakan oleh pejalan kaki.

Menurut Chris, bangunan yang ditertibkan sudah tidak lagi sekadar berupa bangunan semi permanen. Sejumlah bangunan telah berdiri hampir permanen dan berada pada ruang yang tidak semestinya sehingga menghalangi atau mengurangi fungsi trotoar dan drainase.

Dalam pelaksanaannya, Satpol PP menggunakan alat berat karena kondisi bangunan dan medan dinilai tidak memungkinkan seluruh proses dilakukan secara manual.

Chris mengatakan, proses penertiban juga tetap memperhatikan aspek kepemilikan agar tidak terjadi kesalahan pembongkaran.

"Kami akan melakukan konfirmasi kembali kepemilikan supaya nanti kita jangan salah bongkar. Kalau salah bongkar juga nanti ada dampak hukum bagi kita," katanya.

Satpol PP juga telah mengimbau pemilik bangunan untuk mengeluarkan barang-barang yang masih memiliki nilai sebelum pembongkaran dilakukan, sehingga dapat meminimalkan kerugian.

Chris mengatakan, dari sekitar 20 bangunan dengan panjang area kurang lebih 800 meter, pembongkaran diharapkan dapat diselesaikan pada hari yang sama. Sementara pengangkutan dan pemberesan material kecil ditargetkan berlangsung dalam satu hingga dua hari berikutnya.

Ia menegaskan, penertiban dilakukan tanpa tebang pilih.

"Tidak ada istilah kita untuk tebang pilih. Kita lakukan secara bertahap," ujarnya.

Menurut Chris, penertiban secara bertahap dilakukan karena kondisi medan cukup berat, termasuk adanya tanjakan, serta untuk memastikan kembali status kepemilikan sebelum pembongkaran.

Selain kawasan Ciumbuleuit, Chris menyebut Satpol PP Kota Bandung memiliki sejumlah titik lain yang akan dinormalisasi fungsi ruangnya, di antaranya kawasan Jalan Hasanuddin dan Jalan Teuku Umar.

"Kami akan melakukan normalisasi kembali itu secara bertahap," katanya.

Chris menambahkan, Satpol PP juga akan terus berkoordinasi dengan kewilayahan untuk memastikan ruang yang telah ditertibkan tidak kembali digunakan untuk bangunan atau aktivitas yang mengurangi fungsi ruang.

"Kami bekerja sama dengan kewilayahan untuk memastikan hasil penertiban itu tidak ada orang lagi atau pihak-pihak lagi yang masuk ke sana," tuturnya. **

Sumber; Diskominfo Kota Bandung