Temuan ini menjadi perhatian karena pemberian hadiah yang dianggap sebagai bentuk apresiasi dapat menimbulkan persoalan integritas apabila berkaitan dengan kepentingan tertentu, perlakuan istimewa, atau upaya memengaruhi keputusan tenaga pendidik.
KPK menilai, perilaku koruptif kerap berawal dari kebiasaan kecil yang dianggap lumrah. Praktik seperti membayar uang pelicin agar urusan dipermudah, titip absen, membiarkan pelanggaran aturan, hingga menyontek merupakan contoh perilaku yang dapat menumbuhkan toleransi terhadap ketidakjujuran.
Empat Temuan SPI Pendidikan 2026
Dalam aspek ekosistem pendidikan, SPI Pendidikan 2026 mencatat sejumlah temuan yang memerlukan perhatian dan pembenahan.
Kedua, sebanyak 95 persen satuan pendidikan melaporkan adanya kebiasaan memberikan bingkisan kepada tenaga pendidik pada momen tertentu.
Ketiga, sebanyak 23 persen satuan pendidikan melihat adanya perlakuan khusus yang diberikan tenaga pendidik kepada peserta didik tertentu.
Keempat, sebanyak 43 persen orang tua siswa dinyatakan rela melakukan berbagai cara dengan mengesampingkan aturan agar persoalan dapat segera diselesaikan.
Temuan tersebut menunjukkan pentingnya membangun ekosistem pendidikan yang menjunjung tinggi keadilan, objektivitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap aturan.
Menindaklanjuti hasil survei tersebut, KPK merekomendasikan sejumlah langkah perbaikan untuk memperkuat integritas di lingkungan pendidikan.
Salah satunya dengan mendorong internalisasi nilai keadilan melalui pendidikan antikorupsi serta keteladanan tenaga pendidik dalam mengambil keputusan secara objektif dan tidak diskriminatif.
KPK juga menekankan pentingnya penguatan penerapan sanksi oleh instansi pembina atau pengawas terhadap satuan pendidikan yang melakukan penyimpangan.
Selain itu, satuan pendidikan perlu menetapkan ketentuan yang jelas mengenai larangan pemberian bingkisan kepada tenaga pendidik apabila pemberian tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Aturan yang jelas diharapkan dapat mencegah pemberian hadiah menjadi sarana untuk memperoleh perlakuan khusus, memengaruhi penilaian, atau mendapatkan kemudahan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Dalam hasil SPI Pendidikan 2026, Indeks Integritas Pendidikan tercatat memperoleh skor 73,30 atau berada pada level adaptif. Meski demikian, KPK menilai masih diperlukan penyempurnaan pada dimensi tata kelola, karakter, dan ekosistem pendidikan.
Survei yang dilaksanakan setiap dua tahun sekali tersebut bertujuan memetakan kondisi integritas di sektor pendidikan, mengukur perkembangan tata kelola, serta mengevaluasi penerapan nilai-nilai antikorupsi di setiap satuan pendidikan.
Melalui hasil survei ini, upaya perbaikan diharapkan tidak berhenti pada penyusunan kebijakan, tetapi juga diwujudkan dalam perilaku sehari-hari seluruh warga sekolah, mulai dari peserta didik, tenaga pendidik, orang tua, hingga pengelola lembaga pendidikan.
Pendidikan antikorupsi, keteladanan, pengawasan, dan penegakan aturan menjadi bagian penting dalam membangun lingkungan belajar yang berintegritas.
Sebab, membentuk budaya antikorupsi tidak cukup hanya dengan mengajarkan kejujuran di ruang kelas. Nilai tersebut harus diterapkan secara konsisten melalui tindakan nyata agar praktik yang berpotensi koruptif tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang biasa.
0 Komentar