Sri Mulyani Ungkap Pemerintah Daerah Manipulasi Data Bansos: Timses Politik Masuk Daftar Penerima

Sri Mulyani Ungkap Pemerintah Daerah Manipulasi Data Bansos

MEDIASAKSINEWS, BANDUNG – Wargi Bandung tentu tahu bahwa Bantuan sosial (bansos) adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Namun terkini, Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati justru mengungkapkan bahwa ada praktik kotor yang dilakukan oleh oknum pemerintah daerah (pemda) yang memanipulasi data dengan memasukkan nama tim suksesnya alias timses ke dalam data penerima bansos.

Sri Mulyani menyebut bahwa praktik kotor itu marak terjadi menjelang menjelang atau memasuki tahun politik untuk kepentingan tertentu.

Dengan demikian, tak sedikit masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak terdaftar ke dalam program bansos.

”Pemda akan memilih keluarga ’miskin’ yang memilihnya, jadi ini bukan benar-benar orang miskin. Jadi orang ‘miskin’ yang memilih akan didaftarkan. Atau lebih parah, timses yang teregistrasi (masuk daftar penerima bansos),” katanya dalam acara World Bank’s Indonesia Poverty Assesment di Jakarta dikutip dari laman Kompas.com, Rabu (10/5/2023).

Hal itu kemudian menimbulkan dilema bagi pemerintah pusat ketika memberikan tanggung jawab kepada pemda dalam menyalurkan bansos.

Bahkan Menteri Keuangan itu menyebutkan manipulasi data itu menjadi permasalahan yang kompleks.

Sri Mulyani juga menyebut bahwa permasalahan itu merupakan bagian dari konsekuensi dari sistem demokrasi yang diterapkan oleh Indonesia. Praktik pilih-pilih penerima bantuan sosial muncul dari oknum yang berpartisipasi dalam pemilu.

”Demokrasi, pemilu memiliki konsekuensi. Dan konsekuensi tersebut mengganggu kebijakan seperti ini,” cetusnya.

Meski demikian, data yang lebih valid akan dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik melalui program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Data itu ditargetkan rampung dalam waktu dekat, yakni pada pertengahan tahun 2023 ini.

”Saat ini penting bagaimana kita mengumpulkan data dari lebih banyak populasi dengan didasarkan pada konsumsi di Indonesia,” pungkasnya.**

Tim Redaksi