Usulan ini disampaikan langsung Farhan di hadapan Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustafa, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Saeful Huda, jajaran Komisi V, serta Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman saat kunjungan kerja Wakil Ketua DPR RI di Gedung Sate Bandung, Jumat 3 Oktober 2025.
“Kami menyarankan agar kedua bandara dihidupkan secara simultan, jangan menunggu yang satu maju dulu baru yang lain menyusul. Kalau hanya menunggu, kita tidak akan bergerak,” ujar Farhan.
Menurutnya, konsep ini merupakan hasil kajian bersama Pemerintah Kota Bandung, Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Jawa Barat.
Farhan menyebut, Bandara Husein memiliki posisi strategis sebagai “satelit” yang mendukung Kertajati.
“Bandara Husein bagian tak terpisahkan dari ekosistem penerbangan Jawa Barat. Saat pusat ekosistem ada di Kertajati, satelitnya harus hidup untuk saling mendukung,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, DPR RI mendukung pengaktifan kembali Bandara Husein agar konektivitas udara Jawa Barat tidak pincang.
Namun, Farhan mengakui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menghadapi tantangan besar karena kebijakan pemerintah pusat menekankan aktivasi Kertajati sebagai hub utama.
“Kemenhub terbuka terhadap ide kami, tetapi mereka berpatokan pada perintah presiden untuk mengaktifkan Kertajati. Kami menawarkan cara dengan menghidupkan keduanya,” jelasnya.
“Intervensi kepada dunia usaha penerbangan agar memajukan Kertajati harus dibarengi insentif bagi Husein,” katanya.
Kekuatan Bandara Husein
Bandara Husein berdiri di atas lahan 145 hektaredengan akses sangat strategis. Jaraknya hanya 3 km dari Tol Pasteur, sekitar 15 menit dari pusat kota dan terhubung ke Stasiun Cimindi dalam waktu 10–15 menit dengan kereta. Fasilitas bandara dinilai masih layak beroperasi.
Pemkot Bandung mengusulkan penerbangan domestik dari Husein difokuskan pada rute-rute unggulan seperti Denpasar, Medan, dan Balikpapan, sementara Kuala Lumpur diprioritaskan untuk internasional karena tingginya permintaan wisata dan perdagangan.
Farhan menuturkan, aktivasi dwi bandara akan mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Semester pertama 2025, pertumbuhan ekonomi Bandung mencapai 5,42 persen berkat inflasi terkendali dan meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara.
Tingkat hunian hotel di Agustus lalu rata-rata mencapai 56,38 persen, dengan hotel berbintang bahkan lebih dari 60% persen.
"Ini menunjukkan wisatawan yang datang memiliki daya beli premium,” jelasnya.
Konsep ini disebut sejalan dengan strategi West Java Aero Gateway yang diharapkan menjadi pintu gerbang transportasi udara dan industri pariwisata Jawa Barat.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustafa memberikan dukungannya terhadap pengaktifan dua bandara di Jawa Barat. Ia menilai, Bandara Husein memiliki sejarah panjang dan merupakan aset penting yang tidak boleh dibiarkan mati.
Saan menambahkan, bandara adalah etalase sebuah daerah dan memiliki dampak ekonomi besar. Ia berharap semua pihak terkait baik DPR RI, Pemprov Jabar, Pemkot Bandung, Angkasa Pura, Lanud Husein, dan Kementerian Perhubungan mencari solusi realistis agar kedua bandara bisa beroperasi maksimal.
“Kita ingin yang mati bisa hidup, yang hidup tambah sehat, sehingga tidak menjadi beban tetapi memberi manfaat dan kemudahan bagi masyarakat Jawa Barat,” katanya.
Pada akhir pertemuan, Farhan menyerahkan Proposal Dwi Bandara secara resmi kepada Wakil Ketua DPR RI dan Komisi V DPR RI sebagai bentuk komitmen memperkuat konektivitas transportasi udara Jawa Barat. (rob)**










0 Komentar