Subscribe Us


 

DPRD KOTA BANDUNG MENGAWASI KINERJA WALIKOTA DALAM MENGATASI MASALAH SAMPAH


MEDIASAKSINEWS -- Kota Bandung memang sedang menghadapi masalah serius terkait pengelolaan sampah.

Beberapa artikel yang saya up, prihal Bandung menjadi lautan sampah, tidak di gubris Walikota Bandung. 

Evaluasi kinerja Walikota dalam menghadapi masalah ini memang perlu dilakukan, terutama jika satu tahun tidak ada kemajuan signifikan. 

Dalam situasi dimana Walikota Bandung tidak ada aksi dalam menanggani masalah sampah, DPRD Kota Bandung dapat melakukan Beberapa hal berikut :

1. Mengadakan Rapat Dengar Pendapat ( RDP ) : DPRD dapat mengadakan RDP dengan Walikota dan dinas terkait untuk meminta penjelasan tentang langkah- langkah yang telah dilakukan dalam menanggani masalah sampah. 

 2.Mengawasi Kinerja Walikota : DPRD dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja Walikota dalam menangani masalah sampah dan meminta pertanggungjawaban atas kinerja tersebut. 

3.Mengajukan Interpelasi : Jika dianggap perlu; DPRD dapat mengajukan interpelasi kepada Walikota untuk meminta penjelasan lebih lanjut tentang penangganan masalah sampah. 

4 Mengusulkan Kebijakan : DPRD dapat mengusulkan Kebijakan- Kebijakan yang dapat membantu menyelesaikan masalah sampah di Kota Bandung. 

5. Mengadakan Hearing Publik : DPRD dapat mengadakan hearing publik untuk mendengarkan aspirasi masyarakat terkait masalah sampah dan mencari solusi bersama. 

Dengan melakukan langkah- langkah tersebut, DPRD Kota Bandung dapat memainkan peran penting dalam dalam mendorong penyelesaian masalah sampah di Kota Bandung  

Berikut adalah argumentasi baik buruknya, reasoning, dan advice terkait evaluasi kinerja Walikota Bandung dalam menangani masalah sampah 

 Argumentasi baik : 

1. Meningkatkan Akuntabilitas : Evaluasi kinerja Walikota dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam menangani masalah sampah. 

2.Mendorong Perbaikan : Evaluasi dapat mendorong Walikota untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan kinerja dalam mengelola sampah. 

3.Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat : Evaluasi yang transparan dan objektif dapat meningkatkan Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 

Argumentasi Buruk : 

1. Politik : Evaluasi kinerja Walikota dapat digunakan sebagai alat politik untuk menyerang lawan politik. 

2. Evaluasi yang tidak konstruktif dapat menghambat kinerja Walikota dan timnya dalam menangani masalah sampah. 

3. Kurangnya Sumber Daya : Evaluasi yang tidak diimbangi dengan peningkatan sumber daya membuat Walikota dan timnya kesulitan untuk melakukan perbaikan. 

Reasoning " 

Evaluasi kinerja Walikota Kota Bandung dalam menangani masalah sampah perlu dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan mendorong perbaikan. Namun, evaluasi harus dilakukan secara transparan, obyektif, dan konstruktif untuk memastikan bahwa hasilnya dapat digunakan untuk perbaikan yang efektif. 

Advice : 

1. Evaluasi yang Konstruktif " Evaluasi dilakukan dengan cara yang konstruktif dan berorientasi pada perbaikan; bukan hanya mencari kesalahan. 

2. Peningkatan Sumber Daya : Evaluasi harus di imbangi dengan peningkatan sumber daya untuk memastikan bahwa Walikota dan timnya dapat melakukan perbaikan yang efektif. 

3. Keterlibatan Masyarakat : Masyarakat harus dilibatkan dalam proses evaluasi dan perbaikan untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka terpenuhi. 

Ling (Langkah- langkah yang dapat dilakukan) 

1.Mengidentifikasi Masalah : Mengidentifikqsi masalah sampah di Kota Bandung dan penyebabnya. 

 2. Membuat Rencana Aksi : Membuat rencana aksi yang jelas dan terukur untuk menangani masalah sampah. 

3. Mengalokasikan Sumber Daya " : Mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk mendorong rencana aksi. 

4 Mengawasi dan Mengevaluasi, Mengawasi dan Mengevaluasi pelaksanaan rencana aksi untuk memastikan bahwa hasilnya sesuai dengan target. 

Catatan penting : 

Semoga ini menjadi catatan penting bagi Walikota dan DPRD Kota Bandung, agar sesegera di jalankan dan dilaksanakan, jika penanganannya lambat, jagan salahkan masyarakat terjadi aksi demo tidak percaya Walikota M.Farhan.***




Sumber; PENGAMAT KEBIJAKAN PUBLIK DAN POLITIK...

R. WEMPY SYAMKARYA. SH.M M.



Posting Komentar

0 Komentar