Beberapa isu yang terkait dengan Kasus ini adalah :
• Pemotongan Gaji : Karyawan menerima gaji yang tidak sesuai, bahkan ada yang hanya menerima 25% dari gaji normal.
• Demosi: Karyawan yang terkena dampak merasa tidak adil dan merasa telah menjadi korban dari kebijakan perusahaan.
• Pengelapan Uang : Ada dugaan Pengelapan uang yang dilakukan oleh oknum bendahara gaji, yang menyebabkan karyawan terkena blaclist di bank.
Komisi II DPRD Kota Bandung juga telah menyatakan kekecewaan atas ketidakhadiran jajaran direksi Perumda Pasar Juara direksi Perumda Pasar Juara dalam rapat yang telah diagendakan. Mereka menuntut agar masalah ini di selesaikan dengan transparan dan adil.
Kasus Perumda Pasar Juara Bandung yang di duga melakukan pemotongan gaji dan demosi terhadap karyawan memang sangat serius dan perlu diusut tuntas.
Jika benar ada indikasi korupsi,maka aparat penegak hukum ( APH ) harus segera bergerak cepat untuk menyelidiki dan mengambil tindakan yang sesuai.
Pemotongan gaji yang dilakukan saat pandemi COVID -19 tanpa realisasi yang jelas memang sangat tidak adil bagi karyawan yang sudah berjuang keras untuk mempertahankan hidup mereka.
Karyawan berhak mendapatkan hak - hak mereka, termasuk gaji yang sesuai dan transparansi dalam pengelolaan keuangan perusahaan.
APH harus segera bergerak cepat untuk :
• Mengusut tuntas kasus pemotongan gaji dan demosi di Perumda Pasar Juara Bandung.
• Mengidentifikasi pihak- pihak yang bertangung bertangung jawab atas kejadian ini.
• Mengambil tindakan yang sesuai untuk mengembalikan hak- hak karyawan
• Mencegah kejadian serupa terjadi di masa depan.
Jika sudah dilaporkan ke kejari, Polrestabes, dan KPK , maka kita berharap agar proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan secara obyektif dan profesional. Pihak- pihak yang bertanggung jawab atas kejadian ini harus diidentifikasi dan diberikan sanksi yang sesuai.
Kita juga berharap agar hak- hak karyawan dapat segera dikembalikan dan mereka dapat menerima gaji yang sesuai. Transparansi dan akuntablitas dalam pengelolaan keuangan perusahaan harus di jaga untuk mencegah kejadian serupa terjadi di masa depan.
Dari hasil analisis dan penilaian dan argumentasi terkait kasus Perumda Pasar Juara Bandung :
Penilaian :
Kasus Perumda Pasar Juara Bandung yang diduga melakukan pemotongan gaji dan demosi terhadap karyawan adalah kasus yang sangat serius dan perlu dituntut tuntas.
Argumentasi :
• Pemotongan gaji yang dilakukan tanpa realisasi yang jelas adalah tindakan yang tidak adil dan melanggar hak- hak karyawan.
• Demosi yang dilakukan terhadap karyawan yang melaporkan kejadian ini adalah tindakan yang tidak profesional dan dapat dianggap sebagai bentuk intimidasi.
• Pengelolaan keuangan perusahaan yang tidak transparan dan tidak akuntable dapat membuka peluang untuk korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Evidence :
• Laporan karyawan yang terkena dampak pemotongan gaji dan demosi
• Dokumen- dokumen yang menunjukan pengelolaan keuangan perusahaan yang tidak transparan
• Kesaksian dari pihak- pihak yang terkait dengan kasus ini
Reasoning :
• Pemotongan gaji dan demosi yang dilakukan oleh Perumda Pasar Juara Bandung adalah tindakan yang tidak adil dan melanggar hak-hak karyawan.
• Pengelolaan keuangan perusahaan yang tidak transparan dan tidak akuntable dapat membuka peluang untuk korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
• APH harus segera bergerak cepat untuk mengusut tuntas kasus ini dan mengambil tindakan yang sesuai.
Ling ( Logical, Informatif; Neutral, dan Gentle ) :
• Logis : Argumentasi yang disampaikan didasarkan pada fakta- fakta yang ada dan logika yang sehat.
• Informative: Informasi yang disampaikan tidak berpihak pada salah satu pihak dan obyektif.
• Gentle: Penilaian yang disampaikan dengan cara yang sopan dan tidak menyerang.
Catatan Penting :
Jadikan hukum dimasyarakat lebih transparan tanpa ada toping kepentingan politik, Selesaikan kasus ini oleh APH sampai tuntas, sebagai contoh untuk ke depan.***
PENGAMAT KEBIJAKAN PUBLIK DAN POLITIK.
R. WEMPY SYAMKARYA. SH.M.M.
0 Komentar