Latihan skala besar di Bangka Belitung melibatkan 41.397 personel TNI. Kegiatan ini menjadi bukti soliditas, kesiapsiagaan, dan kemampuan tempur gabungan TNI dalam menghadapi spektrum ancaman, termasuk ancaman terhadap sumber daya alam strategis. Selain di Bangka Belitung, Latihan TNI Terintegrasi 2025 juga digelar di Morowali, Sulawesi Tengah, dengan melibatkan 26.998 prajurit di bawah Komando Gabungan TNI. Kegiatan di Morowali juga ditinjau langsung Menhan Sjafrie Sjamsoeddin bersama Panglima TNI dan para pejabat terkait.
Pemilihan Bangka Belitung dan Morowali dilandasi pertimbangan strategis mengingat besarnya kekayaan sumber daya alam di wilayah tersebut, termasuk potensi kerawanan akibat praktik penambangan tanpa izin yang selama ini merusak lingkungan dan merugikan negara. Oleh karenanya, kehadiran TNI menjadi krusial untuk melindungi objek vital nasional.
Sebelumnya, Presiden RI mengungkapkan maraknya operasi tambang ilegal di Bangka Belitung, bahkan mencapai sekitar 1.000 titik, yang menyebabkan Indonesia kehilangan hingga 80 persen km pengamanan ketat seluruh jalur pergerakan material timah.
“Saya perintahkan TNI untuk memblokir seluruh jalur masuk dan keluar di Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Negara harus mengetahui secara pasti apa yang keluar dan apa yang masuk. Kita tidak boleh terus dirugikan,” tegas Presiden.
Dalam rangkaian latihan di Bangka Belitung, Menhan dan Panglima TNI menyaksikan demonstrasi Serangan Udara Langsung (SUL) oleh F-16 dari Wing Udara 31, penerjunan taktis personel Yonif 501, simulasi penangkapan ponton ilegal, serta peninjauan lokasi galian pasir.
Di hadapan awak media, Menhan menyampaikan fokus utama latihan dalam konteks penegakan kedaulatan dan penertiban sektor pertambangan. “Tujuannya satu, bagaimana kita sebagai negara yang berdaulat memiliki kemampuan untuk menegakkan peraturan dan melakukan penertiban dalam rangka pengamanan sumber daya alam yang merupakan bagian dari kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia,” tegasnya.
Latihan juga menampilkan berbagai kemampuan TNI, mulai dari Kelompok Depan Operasi Linud (KDOL), Operasi Perebutan Pertahanan Pangkalan Udara (OP3U), skenario _force down_, aksi sabotase terhadap sasaran strategis, hingga operasi penindakan kepada kapal pelaku aktivitas ilegal oleh TNI AL. Seluruh rangkaian dirancang untuk menguji kesiapsiagaan dan respons cepat operasi gabungan di berbagai domain. (Hms Uje)***
Sumber ; (Dispenad)





0 Komentar