Sejumlah warga serta Pengamat dan pemerhati kebijakan publik dan lingkungan, Ardi Wibowo. S.Sos, Ketua Chakra krisis Cente mempertanyakan transparansi dan efektivitas pengelolaan anggaran retribusi. Isu dugaan kebocoran anggaran hingga 70 persen bahkan menjadi perbincangan di ruang publik, meski belum ada audit resmi yang dipublikasikan secara terbuka untuk mengonfirmasi angka tersebut.
“Rakyat bayar terus, tapi gunungan sampah masih jadi pemandangan. Lalu ke mana uang retribusi itu dikelola?” Ardi.
Publik juga menyoroti pengadaan fasilitas pengolahan sampah, termasuk proyek insinerator senilai sekitar Rp90 miliar yang memunculkan tanda tanya.
Sejumlah pihak meminta pemerintah kota membuka laporan penggunaan anggaran secara detail dan akuntabel guna menjawab spekulasi soal markup, mismanajemen, hingga dugaan manipulasi.
Transparansi dinilai menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.
Program Gaslah: Solusi atau Setengah Jalan?
Di tengah kritik tersebut, Pemerintah Kota Bandung meluncurkan program Gaslah (Petugas Pemilah dan Pengolah Sampah) pada awal 2026. Program ini digadang-gadang sebagai solusi berbasis kewilayahan dengan menempatkan petugas di tingkat RW untuk mengolah sampah organik langsung dari sumbernya.
Secara konsep, Gaslah dinilai memiliki sejumlah keunggulan:
• Fokus pada pengurangan sampah dari tingkat rumah tangga.
• Mendukung gerakan Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan).
• Mengurangi beban TPA melalui pengolahan organik di lingkungan.
Namun di lapangan, efektivitasnya masih menuai pro dan kontra.
Tantangan di Lapangan
Beberapa kendala yang mencuat antara lain:
1. Pemilahan Rumah Tangga Belum Konsisten
Banyak warga belum disiplin memisahkan sampah organik dan anorganik, sehingga petugas Gaslah tetap menghadapi sampah tercampur.
2. Masalah Lahan di Tingkat RW
Sejumlah wilayah terbentur persoalan ketersediaan lahan untuk pengolahan sampah. Tidak semua RW memiliki ruang yang memadai atau bebas konflik untuk dijadikan titik pengolahan.
3. Ketergantungan pada Sistem Pengangkutan
Jika armada pengangkut tidak optimal atau sering rusak, residu sampah tetap menumpuk meskipun sudah dipilah.
Pengamat dan pemerhati kebijakan publik dan lingkungan, Ardi Wibowo. S.Sos, menilai program ini berpotensi berhasil jika dibarengi sistem yang solid dari hulu ke hilir, bukan hanya mengandalkan petugas di tingkat RW.
Publik Menunggu Evaluasi Terbuka
Program Gaslah memang membawa harapan bahwa Bandung bisa menjadi kota percontohan pengelolaan sampah berbasis kewilayahan. Namun, tanpa transparansi anggaran, penguatan partisipasi warga, serta pembenahan sistem pengangkutan, kekhawatiran publik akan terus muncul.
Di tengah kewajiban membayar retribusi, masyarakat menuntut satu hal sederhana:
pengelolaan yang logis, transparan, dan benar-benar berdampak.
Apakah Gaslah akan menjadi solusi nyata atau sekadar program jangka pendek?
Jawabannya bergantung pada konsistensi, pengawasan, dan keberanian membuka data kepada publik.***
0 Komentar