Berdasarkan hasil kajian dan analisa yang dilakukan kedua organisasi tersebut, dokumen resmi maupun temuan detail dalam LHP BPK RI Perwakilan Jawa Barat terkait RSUD Bandung Kiwari belum dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat melalui media publik. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapatkan perhatian sebagai bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Ketua DPC Gadjah Putih Mega Paksi Pusaka Kota Bandung, Hendar Suhendar, menyampaikan bahwa pihaknya bersama FORUM SAKSI akan meminta penjelasan dan informasi yang dapat disampaikan kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami ingin memastikan bahwa prinsip keterbukaan informasi publik dapat berjalan dengan baik, terutama terhadap penggunaan anggaran dan pengelolaan pelayanan kesehatan yang menjadi hak masyarakat untuk diketahui secara proporsional,” ujar Hendar.
Dalam kajiannya, FORUM SAKSI juga mencermati bahwa pengawasan sektor kesehatan, termasuk operasional dan pelayanan RSUD Bandung Kiwari, secara teknis merupakan ruang lingkup kerja Komisi D DPRD Kota Bandung. Komisi tersebut selama ini aktif melakukan rapat kerja, evaluasi, serta inspeksi lapangan guna memastikan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Beberapa fokus pengawasan Komisi D antara lain peningkatan kualitas pelayanan pasien, pengawasan penggunaan anggaran operasional rumah sakit, pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia kesehatan, serta evaluasi berbagai fasilitas dan layanan medis yang tersedia.
Perhatian DPRD Kota Bandung terhadap RSUD Bandung Kiwari juga terlihat dalam sejumlah agenda pengawasan. Pada Januari 2026, pimpinan DPRD Kota Bandung mendorong Dinas Kesehatan dan manajemen RSUD Bandung Kiwari untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik seiring besarnya dukungan anggaran dari Pemerintah Kota Bandung.
Sebelumnya, pada Agustus 2025, Komisi D DPRD Kota Bandung melakukan kunjungan kerja untuk meninjau penambahan fasilitas layanan jantung dan pengembangan area parkir rumah sakit. Sementara pada Mei 2024, Komisi D juga menggelar rapat evaluasi bersama Dinas Kesehatan dan pihak rumah sakit terkait pembenahan sistem rujukan dan peningkatan infrastruktur pelayanan kesehatan.
Sementara itu, Ardi Wibowo, pemerhati kebijakan publik sekaligus Koordinator FORUM SAKSI, menegaskan bahwa audiensi yang akan dilakukan bertujuan untuk memperoleh kejelasan informasi sekaligus mendorong peningkatan tata kelola yang baik di lingkungan RSUD Bandung Kiwari.
“Kami berharap pihak manajemen RSUD Bandung Kiwari dapat memberikan penjelasan secara terbuka terkait berbagai aspek yang menjadi perhatian publik, tentunya sesuai koridor hukum dan kewenangan yang berlaku. Transparansi merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pelayanan publik,” kata Ardi.
FORUM SAKSI dan DPC Gadjah Putih Mega Paksi Pusaka menilai bahwa keterbukaan informasi, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan merupakan elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Audiensi tersebut diharapkan dapat menjadi ruang dialog konstruktif antara masyarakat sipil, DPRD Kota Bandung, dan manajemen RSUD Bandung Kiwari guna memperkuat transparansi serta kualitas pelayanan kesehatan di Kota Bandung.***
Redaksi
0 Komentar