King Sawarna Harapkan DPP YLBH MPAI Menjadi Garda Terdepan Penegakan Hukum dan Pelestarian Lingkungan

MEDIASAKSINEWS | Bandung – Kelompok masyarakat sipil yang bergerak di bidang advokasi hukum dan pelestarian lingkungan hidup kembali menegaskan komitmennya dalam mengawal kebijakan publik, memperjuangkan keadilan bagi masyarakat, serta menjaga kelestarian alam Indonesia.

Komitmen tersebut mengemuka dalam prosesi Pelantikan dan Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Penjaga Alam Indonesia (DPP YLBH MPAI) masa bakti 2026–2031 yang berlangsung di Mahogany Meeting Room, Hotel Oakwood Merdeka, Kota Bandung, Rabu (1/7/2026).

Mengusung tema "Berkarya untuk Pengabdian, Bergerak untuk Pengayoman Masyarakat Pencari Keadilan", kegiatan tersebut dihadiri dan disaksikan oleh berbagai unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Barat, di antaranya perwakilan Kesbangpol Jawa Barat, Kabidkum Polda Jawa Barat, Polrestabes Bandung, Pengadilan Tinggi Bandung, Pengadilan Negeri Bandung, institusi pendidikan tinggi, organisasi kemasyarakatan, serta sejumlah insan media.

Dalam kesempatan tersebut, King Sawarna (Dandan Koesdani, S.H.), Ketua Umum Sawarna Indonesia, turut menyampaikan apresiasi dan harapannya terhadap keberadaan DPP YLBH MPAI sebagai organisasi yang menggabungkan semangat penegakan hukum dengan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan.

Menurutnya, tantangan bangsa ke depan semakin kompleks, mulai dari persoalan hukum yang dihadapi masyarakat kecil, sengketa lahan, hingga berbagai persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian serius dari seluruh elemen bangsa.

"Keberadaan DPP YLBH MPAI harus menjadi bagian dari solusi bagi masyarakat. Organisasi ini diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan, sekaligus menjadi mitra strategis dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup," ujar King Sawarna.

Ia menegaskan bahwa lembaga bantuan hukum tidak hanya dituntut memiliki kemampuan advokasi yang kuat, tetapi juga harus mampu membangun kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam.

King Sawarna juga berharap kepengurusan baru DPP YLBH MPAI periode 2026–2031 dapat menjalankan amanah organisasi dengan penuh integritas, profesionalisme, serta keberpihakan kepada masyarakat yang membutuhkan perlindungan hukum.

"Dengan semangat pengabdian dan pengayoman yang menjadi tema kegiatan ini, saya berharap DPP YLBH MPAI dapat hadir di tengah masyarakat sebagai lembaga yang terpercaya, responsif, dan konsisten memperjuangkan keadilan serta kelestarian lingkungan untuk generasi masa depan," tambahnya.

Pelantikan tersebut sekaligus menjadi momentum penguatan peran masyarakat sipil dalam mendukung penegakan hukum yang berkeadilan dan pembangunan yang berkelanjutan. Kehadiran berbagai unsur pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan media menunjukkan besarnya harapan terhadap kontribusi nyata DPP YLBH MPAI dalam menjawab berbagai persoalan hukum dan lingkungan yang masih dihadapi masyarakat.

Melalui kepengurusan baru yang telah dikukuhkan, DPP YLBH MPAI diharapkan mampu menjadi poros advokasi yang profesional, independen, dan berintegritas dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat serta menjaga kelestarian alam Indonesia sesuai koridor hukum yang berlaku.**

(Red)