Sekretaris Jenderal Aktivis Anak Bangsa, Dena Hidayat, menyampaikan bahwa di tengah maraknya kegiatan bursa kerja (Job Fair) dan program ketenagakerjaan yang menghabiskan anggaran besar, masih banyak pencari kerja yang belum memperoleh kepastian pekerjaan.
Menurutnya, masyarakat selama ini disuguhi klaim keberhasilan serapan tenaga kerja dalam jumlah besar. Namun di sisi lain, data ketenagakerjaan menunjukkan masih tingginya angka pengangguran dan minimnya peningkatan pekerja formal yang terserap secara nyata.
“Jangan sampai masyarakat hanya dijadikan angka statistik untuk memenuhi target program. Yang dibutuhkan rakyat adalah pekerjaan nyata, bukan sekadar seremoni dan pencitraan,” tegas Dena kepada awak media.
Dena menyoroti adanya perbedaan antara klaim serapan tenaga kerja hasil Job Fair dengan kondisi riil yang dirasakan para pencari kerja. Ia mempertanyakan transparansi data mengenai berapa banyak peserta yang benar-benar diterima bekerja dan menandatangani kontrak kerja setelah mengikuti kegiatan tersebut.
“Rakyat berhak mengetahui berapa jumlah pencari kerja yang benar-benar diterima bekerja. Jangan hanya menyampaikan jumlah lowongan atau jumlah peserta yang hadir, tetapi sembunyikan hasil akhirnya,” ujarnya.
Ia menggambarkan bahwa di balik berbagai kegiatan yang dikemas meriah, masih banyak masyarakat yang harus menghadapi kenyataan pahit akibat sulitnya memperoleh pekerjaan.
“Di balik angka statistik itu ada seorang ayah yang pulang dengan tangan kosong setelah berjam-jam mengantre lowongan kerja. Ada ibu yang melihat ijazah anaknya hanya menjadi tumpukan berkas tanpa kepastian masa depan. Ini bukan sekadar angka, ini menyangkut kehidupan manusia,” katanya.
Selain menyoroti pelaksanaan Job Fair, Aktivis Anak Bangsa juga menilai program Padat Karya belum memberikan dampak jangka panjang bagi peserta. Mereka meminta agar program tersebut tidak hanya menjadi solusi sementara, melainkan dilengkapi dengan pembinaan berkelanjutan yang mampu menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat.
“Kami tidak butuh festival seremonial yang hanya menguntungkan penyedia jasa acara. Kami tidak butuh angka klaim serapan kerja yang manipulatif. Yang rakyat butuhkan adalah kepastian kerja riil, transparansi anggaran, dan keberpihakan pemerintah terhadap nasib pekerja,” tegas Dena.
Dalam aksi moral tersebut, Aktivis Anak Bangsa menyampaikan lima tuntutan kepada Disnaker Kota Bandung, yakni:
1. Membuka data riil serapan kerja (conversion rate) hasil Job Fair, termasuk jumlah peserta yang benar-benar diterima bekerja.
2. Membuka dokumen anggaran pelaksanaan program ketenagakerjaan, termasuk DPA, RAB, dan LPJ tahun anggaran 2025–2026.
3. Melakukan reformasi program Padat Karya melalui pembinaan berkelanjutan dan pengembangan usaha produktif.
4. Bersikap lebih proaktif dalam penyelesaian sengketa ketenagakerjaan dan perlindungan hak-hak buruh.
5. Menandatangani Pakta Integritas Kinerja sebagai komitmen mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme.
Aktivis Anak Bangsa menegaskan bahwa perjuangan mereka tidak akan berhenti pada aksi simbolik semata. Mereka berjanji akan terus mengawal isu ketenagakerjaan dan penggunaan anggaran publik agar benar-benar berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.
“Penderitaan para pencari kerja bukan komoditas politik dan bukan bahan kosmetik birokrasi. Jika Disnaker Kota Bandung tetap memilih diam dan bersembunyi di balik tembok birokrasi, maka gelombang ketidakpercayaan publik akan semakin besar,” pungkas Dena.**
Redaksi
0 Komentar