Usulan tersebut muncul dalam rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Pendidikan yang digelar di Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD tengah mengkaji kemungkinan mengaktifkan kembali pembayaran SPP sebagai salah satu solusi untuk menutup kekurangan biaya operasional sekolah.
Namun demikian, skema yang sedang dibahas tidak akan membebankan biaya kepada seluruh siswa. Pembayaran SPP hanya direncanakan berlaku bagi peserta didik yang berasal dari keluarga mampu atau masuk kategori Desil 6 hingga Desil 10. Sementara siswa dari keluarga miskin dan rentan miskin yang masuk kategori Desil 1 hingga Desil 5 tetap akan mendapatkan layanan pendidikan secara gratis.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, menegaskan bahwa wacana tersebut masih sebatas pembahasan dan belum menjadi keputusan resmi pemerintah.
“Masih menjadi pembahasan. Nanti kita lihat seperti apa hasil pembicaraan yang berkembang dalam pembahasan tersebut,” ujar Purwanto usai mengikuti rapat di Gedung DPRD Jawa Barat.
Menurut Purwanto, munculnya usulan reaktivasi SPP tidak terlepas dari kebutuhan sekolah negeri terhadap dukungan anggaran yang lebih memadai untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
“Sekolah-sekolah membutuhkan dukungan anggaran yang mencukupi agar kualitas layanan pendidikan dapat terus ditingkatkan,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, menyebut pembahasan reaktivasi SPP berangkat dari kondisi riil di lapangan, di mana anggaran yang diterima sekolah saat ini dinilai masih jauh dari kebutuhan ideal.
Ia menjelaskan, kebutuhan biaya pendidikan yang layak untuk satu siswa SMA diperkirakan mencapai sekitar Rp4,5 juta per tahun. Namun kemampuan pemerintah saat ini baru mampu memenuhi sekitar 40 persen dari kebutuhan tersebut.
Menurutnya, jika kebijakan tersebut diterapkan, sekolah akan memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, memperbaiki sarana dan prasarana, meningkatkan kompetensi guru, hingga mendukung pengembangan bakat dan potensi siswa.
“Dengan adanya reaktivasi SPP, akan ada peluang tambahan anggaran untuk meningkatkan kompetensi guru dan kualitas pembelajaran. Semua itu membutuhkan dukungan pendanaan yang memadai,” ujar Yomanius.
Meski demikian, wacana ini masih menunggu pembahasan lebih lanjut dan belum ada keputusan final terkait besaran biaya maupun mekanisme penerapannya.
Rencana tersebut diperkirakan akan menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian luas dari masyarakat, mengingat Jawa Barat selama ini menerapkan kebijakan pendidikan gratis untuk SMA dan SMK Negeri melalui dukungan dana BOS dan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD).**
(Redaksi | Sumber: CNN Indonesia)
0 Komentar