Hal itu disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dalam Rapat Paripurna Hari Jadi ke-216 Kota Bandung (HJKB) di DPRD Kota Bandung, Jumat 25 September 2026.
Dalam momentum tersebut, Farhan mengatakan, peringatan hari jadi bukan sekadar seremoni, melainkan momentum untuk memperkuat komitmen dan mempercepat penyelesaian persoalan kota.
Menurut Farhan, persoalan yang dihadapi Kota Bandung saat ini merupakan pekerjaan bersama yang hasilnya akan dirasakan oleh generasi mendatang.
“Di usia ke-216 ini tugas kita bukanlah mengklaim bahwa semua persoalan telah selesai. Justru sebaliknya, peringatan hari jadi harus menjadi momen untuk memperkuat komitmen, memperbaiki kekurangan dan mempererat serta mempercepat kerja bersama,” kata Farhan.
Farhan menempatkan persoalan sampah sebagai salah satu pekerjaan besar yang harus ditangani dari hulu.
Ia menyebut, Pemkot Bandung tengah mendorong program pengelolaan sampah berbasis lingkungan terkecil melalui program Gaslah dan pembangunan fasilitas kompos di tingkat RT.
“Masalah sampah ini penting sekali untuk kita jawab dengan jelas. Untuk itu, kita melakukan penanggulangan sampah dari hulu,” ujarnya.
Menurutnya, pengelolaan sampah di tingkat permukiman menjadi bagian penting dari strategi mengurangi beban pengangkutan dan pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir.
Di sisi lain, Pemkot Bandung juga menyiapkan pengembangan fasilitas pengolahan sampah di wilayah Gedebage. Pengelolaan tersebut akan dikembangkan dengan teknologi pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif atau Solid Recovered Fuel (SRF).
Farhan menyebut, kerja sama dengan pemerintah pusat, PLN dan Pertamina telah disiapkan. Pematangan lahan dan pembangunan fasilitas ditargetkan mulai dilakukan pada November.
Langkah tersebut juga diproyeksikan menjadi bagian dari masa transisi menuju pengelolaan sampah baru setelah pemindahan TPA Sarimukti menuju fasilitas pengolahan sampah lainnya.
Selain sampah, persoalan banjir juga menjadi perhatian serius Pemkot Bandung. Farhan mengatakan sejumlah wilayah Bandung, khususnya bagian timur dan selatan, masih rentan mengalami banjir akibat persoalan sistem Sungai Citarum yang belum sepenuhnya tertangani.
Untuk penanganan banjir di kawasan tersebut, Pemkot Bandung memperkirakan kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp800 miliar dalam satu tahun.
“Untuk penanganan banjir di wilayah Timur dan Selatan membutuhkan anggaran kurang lebih Rp800 miliar dalam satu tahun,” ungkapnya.
Menurut Farhan, pembiayaan tersebut tidak mungkin hanya mengandalkan APBD Kota Bandung. Pemkot akan mencari dukungan pembiayaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah pusat hingga dunia usaha.
Farhan juga menyoroti pembangunan infrastruktur di Kota Bandung yang harus memperhatikan mobilitas masyarakat.
Ia mencontohkan, gangguan akibat pekerjaan infrastruktur yang sempat menyebabkan kemacetan panjang. Menurutnya, pembangunan jalan, trotoar, drainase maupun penataan kabel udara tetap harus dilakukan dengan memperhitungkan dampaknya terhadap aktivitas warga.
“Kita harus memastikan pembangunan infrastruktur tidak kemudian mengganggu mobilitas masyarakat,” katanya.
Terkait penataan kabel udara, Farhan mengaku, proses tersebut dapat menimbulkan gangguan konektivitas. Namun, ia memastikan pemerintah akan menyiapkan berbagai alternatif agar layanan internet masyarakat tetap berjalan.
Perubahan iklim juga menjadi tantangan lain yang disoroti Farhan. Menurutnya, kondisi cuaca ekstrem dan kemarau panjang berpotensi memengaruhi ketahanan pangan Kota Bandung. Ketahanan pangan, lanjutnya, tidak hanya berkaitan dengan distribusi tetapi juga ketersediaan produksi di daerah pemasok.
Pemkot Bandung akan memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat untuk memastikan pasokan pangan bagi masyarakat Kota Bandung tetap tersedia.
“Ketahanan pangan bukan bicara masalah suplai atau distribusi saja, tetapi memastikan bahwa produksi bahan pangan di hulu pun harus betul-betul kita pastikan tersedia bagi warga Kota Bandung,” ujarnya.
Dalam pidatonya, Farhan juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam membangun Kota Bandung.
Menurutnya, penyelesaian persoalan kota tidak dapat dibebankan hanya kepada wali kota maupun pemerintah daerah.
“Tidak ada lagi wali kota yang superhero. Tidak ada lagi wali kota yang sosoknya seakan-akan jagoan. Saat ini wali kota adalah sosok yang sama dengan rakyat biasa. Sosok yang harus bekerja keras, berkeringat di bawah terik matahari, turun bersama,” ujar Farhan.
Farhan mengaku telah mengunjungi 101 kelurahan melalui berbagai program dan kegiatan kewilayahan, termasuk Prakarsa dan Siskamling Siaga Bencana. Masih ada sekitar 50 kelurahan yang akan dikunjunginya untuk bertemu para RW dan membahas persoalan secara langsung.
Menurutnya, pola kerja tersebut merupakan bagian dari upaya mendekatkan pemerintah dengan masyarakat.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyampaikan kemajuan Kota Bandung memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan Jawa Barat.
Ia menyebut Bandung bukan hanya ibu kota Provinsi Jawa Barat tetapi juga menjadi pusat pemerintahan, pendidikan, ekonomi kreatif, budaya dan inovasi.
Erwan menyampaikan sejumlah indikator pembangunan Jawa Barat yang menunjukkan perkembangan positif. Ekonomi Jawa Barat pada triwulan II 2026 tumbuh 5,73 persen secara tahunan, sementara ekonomi nasional tumbuh 5,29 persen.
Ia juga mengapresiasi program padat karya Pemkot Bandung yang hingga Agustus 2026 disebut telah menyerap sekitar 4.100 tenaga kerja dengan sekitar 3.900 tenaga kerja lainnya disiapkan untuk tahap berikutnya.
“Pembangunan harus memiliki hubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan kesempatan kerja,” tuturnya.**
Sumber; Diskominfo Kota Bandung
0 Komentar