Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, upaya mengurangi risiko bencana membutuhkan keterlibatan masyarakat yang didukung perencanaan, penguatan kapasitas, dan sistem penanganan yang terintegrasi. Karena itu, Siskamling Siaga Bencana diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan kesiapan warga, tetapi juga memperkuat keterhubungan antara masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi potensi kedaruratan.
“Bencana mungkin tidak selalu dapat kita cegah, tetapi kita dapat memastikan bahwa masyarakat Bandung tidak menghadapinya tanpa kesiapan dan dalam kesendirian,” kata Farhan saat membuka Simposium Penguatan Budaya Tangguh Bencana Berbasis Komunitas, Selasa, 20 Oktober 2026.
Menurut Farhan, Siskamling Siaga Bencana yang mulai dijalankan pada 22 September 2026 mengusung semangat Warga Jaga Warga, Warga Jaga Kota. Inisiatif ini tidak hanya mendorong keterlibatan masyarakat, tetapi juga membangun kebiasaan mengenali risiko, mempersiapkan keluarga, dan menghubungkan inisiatif warga dengan sistem penanganan bencana pemerintah.
Kota Bandung menghadapi beragam potensi bencana, mulai dari kebakaran dan tanah longsor hingga risiko gempa bumi yang berkaitan dengan Sesar Lembang. Dengan jumlah penduduk sekitar 2,6 juta jiwa yang tersebar di 30 kecamatan, 151 kelurahan dan 1.597 RW, penguatan kesiapsiagaan membutuhkan keterlibatan masyarakat sekaligus koordinasi lintas perangkat daerah.
“Pemerintah harus memastikan masyarakat memiliki pengetahuan, kapasitas dan akses terhadap sistem penanganan kedaruratan. Warga dapat menjadi bagian penting dalam mengenali risiko dan melakukan deteksi dini, sementara pemerintah memastikan koordinasi, dukungan dan penanganan berjalan sesuai kewenangan,” ujarnya.
Lima Arah Penguatan Ketangguhan Bencana
Farhan memaparkan lima arah kebijakan untuk memperkuat kesiapsiagaan dan ketangguhan Kota Bandung dalam menghadapi risiko bencana.
Pertama, mengintegrasikan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat sebagai bagian dari upaya pengurangan risiko di wilayah masing-masing. Siskamling Siaga Bencana diharapkan memperkuat keterhubungan antara inisiatif warga dan sistem penanganan bencana pemerintah.
Kedua, meningkatkan kesiapsiagaan individu dan keluarga melalui penyusunan rencana darurat keluarga, penyediaan tas siaga bencana, serta pemahaman mengenai jalur evakuasi dan titik kumpul yang aman.
Ketiga, memperkuat kapasitas komunitas dan kelembagaan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan kelurahan, PKK, Posyandu, Karang Taruna, relawan kebencanaan, dan komunitas lainnya dapat berperan dalam edukasi, pendampingan, serta membantu memastikan kebutuhan kelompok rentan diperhatikan dalam situasi darurat.
Keempat, memperkuat sistem respons dan koordinasi lintas sektor melalui pembagian peran yang jelas, standar operasional prosedur (SOP), mekanisme komunikasi darurat, serta keterhubungan antara masyarakat, kelurahan, kecamatan, dan perangkat daerah terkait.
Kelima, mengukur efektivitas program berdasarkan kontribusinya terhadap pengurangan risiko bencana. Pengukuran tersebut diperlukan agar pelaksanaan program tidak hanya dinilai dari jumlah kegiatan, tetapi juga dari peningkatan kesiapan masyarakat dan efektivitas koordinasi penanganan.
Untuk mendukung langkah tersebut, Farhan meminta perangkat daerah terkait bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) mengembangkan metode pengukuran dampak yang komprehensif dan dapat digunakan lintas sektor.
Memperkuat Layanan dan Sistem Peringatan Dini
Selain kesiapsiagaan masyarakat, Farhan menekankan pentingnya layanan kedaruratan yang mudah diakses, respons yang cepat, serta koordinasi yang efektif dalam penanganan bencana.
Ia menyampaikan bahwa pengujian terhadap layanan 112 untuk kedaruratan umum, 113 untuk pemadam kebakaran, dan 119 untuk kegawatdaruratan medis menunjukkan respons dalam waktu kurang dari 15 menit. Hasil pengujian tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi bagi Pemkot Bandung untuk terus memperkuat kesiapan layanan, meningkatkan koordinasi antarpihak, dan mengoptimalkan penanganan kedaruratan.
Menurut Farhan, kesiapan layanan perlu terus ditingkatkan agar masyarakat memperoleh penanganan yang tepat sesuai kebutuhan dan tingkat kedaruratan. Evaluasi berkala juga diperlukan untuk memastikan mekanisme komunikasi, koordinasi, dan tindak lanjut laporan berjalan semakin efektif.
Pemkot Bandung juga menjajaki penguatan sistem komunikasi peringatan dini melalui pemanfaatan frekuensi Radio Republik Indonesia (RRI), termasuk kemungkinan penggunaan perangkat penerima informasi peringatan bagi masyarakat. Pengembangan ini diarahkan untuk memperluas jangkauan penyampaian informasi ketika terjadi situasi darurat.
Di tingkat kewilayahan, pemetaan risiko dan pendataan warga rentan menjadi bagian penting dalam mendukung perencanaan evakuasi dan penanganan darurat. Edukasi serta simulasi kebencanaan secara berkala juga perlu diperkuat dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, komunitas, dan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).
Farhan menjelaskan, Siskamling Siaga Bencana diarahkan menjadi wadah koordinasi berbagai unsur, antara lain BPBD, Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Sosial, Satpol PP, Linmas, Posyandu, perguruan tinggi, dunia usaha, dan komunitas masyarakat.
Ia menegaskan bahwa keberlanjutan fungsi kesiapsiagaan harus menjadi perhatian bersama. Karena itu, penguatan kapasitas masyarakat, koordinasi lintas sektor, dan integrasi dalam tata kelola kewilayahan perlu terus dikembangkan agar manfaat program dapat dirasakan secara berkelanjutan.
“Yang paling penting adalah bagaimana budaya siaga bencana menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan terus berjalan. Kolaborasi, integrasi, dan pelaksanaan berbasis risiko serta berorientasi kepada masyarakat menjadi kunci untuk membangun ketangguhan kota,” katanya.
Melalui penguatan Siskamling Siaga Bencana, Pemkot Bandung mendorong tumbuhnya masyarakat yang lebih siap menghadapi risiko bencana, didukung koordinasi lintas sektor dan sistem penanganan kedaruratan yang semakin terintegrasi.
Farhan menegaskan, ketangguhan Bandung dibangun melalui tiga pilar: menjaga diri, menjaga sesama, dan memastikan pemerintah hadir dalam penanganan bencana.
“Warga jaga warga, warga jaga kota. Kota nu urang sadayana,” tuturnya. (kyy)
Sumber: Diskominfo Kota Bandung
0 Komentar