Melalui Surat Edaran KPK Nomor 15 Tahun 2026 tentang Imbauan Penyelenggaraan Kegiatan Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2026, KPK mendorong kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), serta berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi aktif dalam gerakan antikorupsi.
Dalam surat edaran yang ditetapkan di Jakarta pada 23 Oktober 2026 tersebut, KPK menekankan bahwa HAKORDIA bukan sekadar agenda tahunan atau kegiatan seremonial. Peringatan ini harus menjadi ruang bersama untuk membangun budaya integritas, memperbaiki tata kelola pemerintahan, dan memperluas keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi.
Lima Wilayah Jadi Pusat Pelaksanaan HAKORDIA 2026
Rangkaian utama kegiatan HAKORDIA 2026 akan melibatkan pemerintah daerah di lima wilayah regional Indonesia, yakni DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Jambi.
Pelaksanaan kegiatan di masing-masing wilayah dikoordinasikan oleh pemerintah daerah setempat dengan melibatkan berbagai unsur sesuai kebutuhan dan kapasitas daerah.
Keterlibatan tersebut diharapkan mencakup perangkat daerah, BUMD, dunia usaha, institusi pendidikan, organisasi masyarakat sipil, serta masyarakat luas. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat gerakan antikorupsi agar tidak hanya berlangsung di lingkungan pemerintahan, tetapi juga tumbuh dalam kehidupan sehari-hari.
Provinsi Jambi menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian dalam rangkaian HAKORDIA tahun ini. Momentum tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat sinergi antarlembaga sekaligus mendorong inovasi pencegahan korupsi yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
Bukan Sekadar Seremoni, Harus Ada Aksi Nyata
KPK mengimbau setiap instansi menyemarakkan HAKORDIA 2026 melalui berbagai program, kampanye, sosialisasi, inovasi pelayanan, maupun gerakan antikorupsi di lingkungan masing-masing.
Kegiatan yang dilaksanakan diharapkan dapat menampilkan dukungan, capaian, inovasi, serta perkembangan program pencegahan dan pemberantasan korupsi yang telah dijalankan oleh masing-masing instansi.
Lebih dari itu, peringatan HAKORDIA harus mampu meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya menolak segala bentuk penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan, suap, gratifikasi, dan praktik koruptif lainnya.
Sebab, pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada penindakan hukum. Upaya tersebut juga membutuhkan pencegahan yang konsisten, keteladanan pemimpin, sistem pengawasan yang efektif, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kepentingan publik.
Nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, keterbukaan, dan keberanian menolak praktik korupsi perlu ditanamkan secara berkelanjutan, baik di lingkungan pemerintahan, dunia pendidikan, dunia usaha, maupun kehidupan bermasyarakat.
Perkuat Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik
Bagi pemerintah daerah, HAKORDIA 2026 menjadi momentum untuk menunjukkan komitmen dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas pada setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan.
Komitmen tersebut perlu diwujudkan melalui pelayanan publik yang terbuka, pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab, pengawasan yang memadai, serta sistem kerja yang mencegah terjadinya penyimpangan.
KPK juga mengharapkan setiap instansi tidak berhenti pada penyelenggaraan kegiatan peringatan, tetapi mampu menghasilkan komitmen dan rencana tindak lanjut yang terukur serta berkelanjutan.
Dengan demikian, semangat antikorupsi dapat diterjemahkan menjadi perubahan nyata dalam tata kelola kelembagaan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Logo Resmi HAKORDIA 2026 Jadi Identitas Kampanye Nasional
Untuk memperkuat identitas kampanye antikorupsi secara nasional, KPK mengimbau instansi yang menyelenggarakan kegiatan agar menggunakan logo resmi HAKORDIA 2026 dalam berbagai media publikasi, sosialisasi, dan dokumentasi.
Penggunaan atribut resmi tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan pesan antikorupsi sekaligus membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya integritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Bentuk dan metode kegiatan dapat disesuaikan dengan kebijakan, kapasitas, ketersediaan anggaran, serta karakteristik masing-masing instansi. Namun, semangat kolaborasi, partisipasi publik, dan penguatan budaya integritas harus tetap menjadi landasan utama.
“Berantas Korupsi untuk Negeri”, Komitmen Bersama Membangun Indonesia
Peringatan HAKORDIA setiap 9 Desember menjadi pengingat bahwa korupsi merupakan persoalan bersama yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa.
Melalui tema “Berantas Korupsi untuk Negeri”, HAKORDIA 2026 diharapkan tidak hanya menghadirkan kampanye dan kegiatan seremonial, tetapi juga memperkuat kesadaran bahwa integritas harus diwujudkan melalui tindakan nyata.
Pemerintah, dunia usaha, institusi pendidikan, organisasi masyarakat, dan setiap warga negara memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang menjunjung tinggi kejujuran serta menolak praktik koruptif.
HAKORDIA 2026 bukan sekadar peringatan, melainkan momentum untuk bergerak bersama. Sebab, memberantas korupsi berarti menjaga kepercayaan publik, melindungi kepentingan rakyat, dan membangun masa depan Indonesia yang lebih bersih, adil, serta berintegritas.
Berantas Korupsi untuk Negeri — Integritas Bukan Sekadar Slogan, tetapi Harus Menjadi Tindakan Nyata.
0 Komentar