Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan, termasuk warga miskin yang mengalami kondisi sakit serius, meskipun kepesertaan BPJS Kesehatannya sedang tidak aktif akibat tunggakan iuran.
Berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan Jawa Barat, masyarakat yang membutuhkan layanan dapat mendatangi fasilitas kesehatan, seperti puskesmas atau rumah sakit umum daerah (RSUD) yang bekerja sama dengan program UHC.
Warga cukup membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jawa Barat untuk selanjutnya dibantu petugas dalam proses pemeriksaan dan aktivasi kepesertaan sesuai ketentuan program.
Melalui mekanisme tersebut, masyarakat yang memenuhi kriteria dapat memperoleh pelayanan kesehatan dengan pembiayaan sesuai ketentuan UHC, termasuk layanan rawat inap kelas III.
Kehadiran program UHC ini diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat kurang mampu yang selama ini khawatir tidak bisa mengakses pelayanan medis karena persoalan administrasi maupun tunggakan iuran BPJS Kesehatan.
Dengan demikian, masyarakat tidak perlu menunda mencari pertolongan medis hanya karena terkendala status kepesertaan. Segera datangi fasilitas kesehatan yang bekerja sama untuk mendapatkan informasi dan bantuan proses pengaktifan layanan.
Program UHC Jawa Barat menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam memperluas akses pelayanan kesehatan yang inklusif, sehingga masyarakat yang membutuhkan tetap memiliki kesempatan memperoleh penanganan medis.**
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat – Program UHC Jabar.



0 Komentar