Hal tersebut menjadi salah satu perhatian Panitia Khusus (Pansus) 21 DPRD Kota Bandung dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Anggota Pansus 21 DPRD Kota Bandung, Rendiana Awangga, menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu memiliki kepastian dan pemahaman menyeluruh terhadap seluruh aset yang dimiliki.
Kepastian tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari pendataan aset, kejelasan lokasi, pihak yang menggunakan, status hukum kepemilikan, hingga manfaat dan potensi pemanfaatannya bagi daerah.
Menurutnya, pengelolaan aset daerah tidak cukup hanya berorientasi pada kelengkapan dokumen dan tertib administrasi. Lebih jauh, diperlukan pembenahan sistem secara menyeluruh agar setiap aset dapat dikelola, dilindungi, dan dimanfaatkan secara optimal.
Aspek perlindungan hukum juga menjadi perhatian penting dalam pembahasan Raperda tersebut. Kejelasan status hukum aset diperlukan untuk meminimalkan potensi persoalan kepemilikan sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaannya.
Selain itu, optimalisasi pemanfaatan aset daerah diharapkan mampu memberikan nilai tambah dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Melalui pembahasan Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah ini, Pansus 21 DPRD Kota Bandung berharap dapat menghadirkan landasan regulasi yang mampu mendorong perbaikan tata kelola aset secara lebih efektif, tertib, dan berkelanjutan.
Dengan pengelolaan yang semakin baik, aset milik Pemerintah Kota Bandung diharapkan tidak hanya tercatat secara administratif, tetapi juga terlindungi secara hukum dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Kota Bandung.
Pengelolaan aset yang tertib, kepastian hukum yang kuat, dan pemanfaatan yang optimal menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel.**
#DPRDKotaBandung #Pansus21DPRDKotaBandung #PengelolaanAsetDaerah #BarangMilikDaerah #PemkotBandung



0 Komentar