Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan Pemkot Bandung siap menyesuaikan kebijakan sesuai arahan pemerintah pusat. Langkah tersebut diperlukan agar proses penyesuaian status kepegawaian dapat berjalan sesuai ketentuan dan kemampuan keuangan daerah.
“Kita akan ikut pada arahan kebijakan pemerintah pusat. Namun, kita belum bisa melakukan tindakan lanjutan sebelum ada mekanisme pembiayaan yang jelas,” ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, kepastian mekanisme dari pemerintah pusat diperlukan agar pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian secara terukur.
Saat ditanya mengenai anggaran untuk peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu, Farhan menjelaskan bahwa penganggarannya masih menunggu kepastian skema dari pemerintah pusat.
Meski demikian, Farhan memastikan Pemkot Bandung telah mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan seluruh aparatur sipil negara (ASN), baik PNS, PPPK penuh waktu maupun PPPK paruh waktu.
“Pemerintah pusat apa pun arahannya, kita akan ikuti dan kita sesuaikan,” ungkapnya.**






0 Komentar