Subscribe Us


 

PPK SUDAH DITAHAN, AKTIVIS ANAK BANGSA DESAK KEJATI BONGKAR 6 ELEMEN PROYEK CWP-03 UPI: POKJA KEMENTERIAN JANGAN LOLOS!


MEDIASAKSINEWS | BANDUNG – Penahanan dosen Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) berinisial B.K. dalam perkara dugaan korupsi pembangunan gedung Civil Work for Convention and Exhibition Center (CWP-03) menjadi perkembangan penting dalam pengungkapan proyek bernilai puluhan miliar rupiah tersebut. Namun, Aktivis Anak Bangsa mengingatkan agar proses hukum tidak berhenti pada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Aktivis Anak Bangsa menegaskan bahwa persoalan proyek CWP-03 bukan sekadar persoalan hubungan antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan kontraktor. Di dalamnya terdapat struktur organisasi dan tata kelola proyek yang melibatkan berbagai unsur dari tingkat kementerian hingga internal universitas.

Bahkan, persoalan ini telah disuarakan Aktivis Anak Bangsa sejak 27 Agustus 2026 melalui aksi di Kampus UPI. Saat itu, Aktivis Anak Bangsa mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan mafia proyek, mempertanyakan proses pelelangan, serta meminta agar penanganan perkara tidak hanya menyasar pelaksana di lapangan.

Kini, setelah penahanan dilakukan dan kerugian keuangan negara berdasarkan hasil audit mencapai Rp25.982.542.357,20, Aktivis Anak Bangsa menilai saatnya penyidik memperluas pemeriksaan terhadap seluruh struktur yang memiliki kewenangan dalam proyek tersebut.

Pertanyaannya sederhana: siapa yang merencanakan, siapa yang mengendalikan, siapa yang mengawasi, siapa yang mengevaluasi, dan siapa yang mengetahui persoalan ini tetapi tidak mengambil tindakan sesuai kewenangannya?


ENAM ELEMEN YANG HARUS DIBONGKAR KEJATI JABAR

Berdasarkan struktur pelaksanaan proyek CWP-03 yang menjadi perhatian Aktivis Anak Bangsa, terdapat enam elemen lain yang harus ditelusuri secara serius oleh aparat penegak hukum.

1. PMU Kementerian: Bagaimana Pengendalian Proyek Berjalan?

Project Management Unit (PMU) merupakan unsur pengelolaan proyek di tingkat kementerian. Keberadaannya penting dalam koordinasi, pengendalian, pemantauan, dan pelaporan pelaksanaan proyek.

Kejati Jabar perlu memeriksa bagaimana PMU menjalankan fungsi tersebut. Apakah perkembangan pekerjaan dipantau secara berkala? Apakah terdapat laporan mengenai keterlambatan, permasalahan jaminan bank, perubahan pekerjaan, dan ketidaksesuaian progres fisik?

Jika berbagai persoalan telah diketahui melalui laporan resmi, penyidik perlu menelusuri bagaimana tindak lanjutnya dan siapa yang bertanggung jawab mengambil keputusan.

Jangan sampai fungsi pengendalian hanya tercantum dalam struktur organisasi, tetapi tidak berjalan secara efektif ketika proyek menghadapi persoalan serius.

2. PMC Kementerian: Di Mana Fungsi Pengawasannya?

Project Management Consultant (PMC) merupakan konsultan manajemen proyek yang memiliki tugas sesuai kontrak dan ruang lingkup penugasannya.

Pemeriksaan terhadap PMC harus mencakup laporan pengawasan, evaluasi kemajuan pekerjaan, pengendalian mutu, pemantauan jadwal, serta rekomendasi yang diberikan kepada PMU dan pihak terkait.

Dengan progres fisik yang disebut hanya mencapai 75,34 persen sementara pembayaran telah mencapai 100 persen, muncul pertanyaan mengenai bagaimana ketidaksesuaian tersebut dapat terjadi.

Apakah PMC telah menyampaikan peringatan? Apakah terdapat rekomendasi tertulis? Apakah laporan yang disampaikan mencerminkan kondisi pekerjaan sebenarnya?

Seluruh dokumen pengawasan harus dibuka dan diuji. Apabila ditemukan kelalaian atau keterlibatan dalam penyimpangan, pihak-pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum.

3. Konsultan DED: Apakah Perencanaan Sudah Sesuai?

Konsultan Detail Engineering Design (DED) juga tidak boleh luput dari pemeriksaan.

Perencanaan merupakan fondasi sebuah pekerjaan konstruksi. Dokumen DED menjadi dasar teknis dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk gambar konstruksi, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, dan perhitungan anggaran.

Penyidik perlu memeriksa apakah perencanaan telah disusun sesuai kebutuhan dan kondisi lapangan. Termasuk menelusuri perubahan desain, perubahan volume, perubahan spesifikasi, serta kemungkinan ketidaksesuaian yang berpengaruh terhadap nilai dan pelaksanaan kontrak.

Apabila terdapat persoalan yang bersumber dari perencanaan, harus diketahui siapa yang bertanggung jawab dan sejauh mana hal tersebut berkontribusi terhadap permasalahan proyek.

4. Pokja Pemilihan Kementerian: Siapa yang Meloloskan PT Arkindo?

Inilah salah satu titik paling krusial yang sejak awal disorot Aktivis Anak Bangsa.

Pokja Pemilihan memiliki peran penting dalam proses pemilihan penyedia. Karena itu, proses yang menghasilkan PT Arkindo sebagai pemenang harus diperiksa secara menyeluruh.

Aktivis Anak Bangsa mempertanyakan bagaimana PT Arkindo dapat lolos dalam proses pengadaan, sementara terdapat informasi mengenai rekam jejak dan status daftar hitam (blacklist) perusahaan tersebut.

Jika status blacklist tersebut benar telah berlaku pada saat proses pemilihan dan menghalangi perusahaan mengikuti pengadaan, bagaimana perusahaan itu tetap dapat lolos?

Apakah Pokja telah melakukan pemeriksaan terhadap status perusahaan? Apakah dokumen kualifikasi diverifikasi secara benar? Apakah terdapat intervensi, pengondisian, atau penyimpangan dalam proses evaluasi?

Kejati Jabar harus memeriksa seluruh anggota Pokja dan membuka dokumen evaluasi administrasi, teknis, kualifikasi, berita acara pemilihan, serta dasar penetapan pemenang.

Tidak boleh ada ruang gelap dalam proses pengadaan proyek yang menggunakan pembiayaan negara.

Aktivis Anak Bangsa juga mendesak agar penelusuran diperluas melalui koordinasi dengan PPATK apabila ditemukan indikasi transaksi keuangan mencurigakan. Hal ini penting untuk mengungkap kemungkinan hubungan keuangan antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan.

Jangan sampai pihak yang menandatangani kontrak diperiksa, tetapi pihak yang membuka jalan bagi perusahaan untuk memenangkan tender justru tidak pernah disentuh.

5. KPA Kementerian: Bagaimana Pengendalian Anggaran Dilaksanakan?

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merupakan pejabat yang memiliki kewenangan pengelolaan anggaran sesuai ketentuan dan pelimpahan kewenangan.

Karena itu, pemeriksaan terhadap KPA diperlukan untuk mengetahui bagaimana fungsi pengendalian kegiatan dan anggaran dilaksanakan.

Penyidik perlu menelusuri proses penugasan PPK, mekanisme pengawasan, laporan perkembangan proyek, serta tindak lanjut terhadap berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan.

Apakah KPA menerima laporan mengenai progres pekerjaan? Apakah terdapat informasi mengenai persoalan kontrak dan jaminan bank? Bagaimana fungsi pengendalian dijalankan ketika pekerjaan mengalami keterlambatan?

Pemeriksaan harus didasarkan pada dokumen kewenangan, keputusan, komunikasi, dan tindakan konkret masing-masing pejabat.

Jangan sampai pertanggungjawaban hanya dibebankan kepada pelaksana teknis, sementara fungsi pengendalian pada tingkat yang lebih tinggi tidak pernah diuji.

6. PIU UPI: Bagaimana Pengawasan Internal Universitas Berjalan?

Selain unsur kementerian, Aktivis Anak Bangsa juga menyoroti Project Implementation Unit (PIU) di lingkungan UPI sebagai unit pelaksana proyek pada tingkat universitas sekaligus penerima manfaat pembangunan.

Berdasarkan informasi mengenai struktur organisasi PIU yang dibentuk melalui SK Rektor, terdapat sejumlah unsur yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing.


Di antaranya:

Penanggung jawab, yaitu Rektor: perlu ditelusuri tanggung jawab kelembagaan dan kebijakan pengendalian proyek sesuai kewenangannya.

Pengarah, yaitu Wakil Rektor terkait: perlu diperiksa fungsi koordinasi, pengarahan, dan tindak lanjut laporan proyek.

Satuan Pengawasan Internal (SPI): perlu ditelusuri apakah telah melakukan pengawasan, pemeriksaan, memberikan rekomendasi, serta memastikan tindak lanjut atas temuan.

Manajer dan Wakil Manajer: perlu diperiksa fungsi pengelolaan, koordinasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan proyek.

Tim Teknis: perlu diperiksa keterlibatannya dalam evaluasi teknis dan kesesuaian hasil pekerjaan.

Tim Monitoring dan Evaluasi: perlu ditelusuri laporan perkembangan proyek, hasil pemantauan, serta rekomendasi terhadap permasalahan yang ditemukan.

Koordinator Keuangan: perlu diperiksa fungsi administrasi, pencatatan, pelaporan, dan koordinasi keuangan sesuai kewenangannya.

Tim Sarana dan Prasarana: perlu ditelusuri keterlibatannya dalam kebutuhan fasilitas dan kesesuaian hasil pembangunan dengan kebutuhan universitas.

Tim Teknis Konstruksi, Furnitur, dan Peralatan: perlu diperiksa fungsi pemeriksaan kualitas, spesifikasi, volume, dan kesesuaian pekerjaan.

Sekretaris Eksekutif dan Sekretariat: perlu ditelusuri fungsi dokumentasi, pengarsipan, administrasi, serta distribusi laporan dan informasi proyek.

Pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah seluruh unsur tersebut benar-benar menjalankan tugasnya?

Apakah tim monitoring dan evaluasi pernah melaporkan ketidaksesuaian progres pekerjaan? Apakah SPI pernah melakukan pemeriksaan? Apakah pimpinan universitas memperoleh informasi mengenai perkembangan dan kendala proyek? Jika ada laporan atau peringatan, bagaimana tindak lanjutnya?

Kejati Jabar perlu meminta dan memeriksa SK pembentukan PIU beserta seluruh lampirannya, uraian tugas masing-masing unsur, laporan kegiatan, notulen rapat, hasil monitoring, dokumen evaluasi, dan komunikasi internal yang berkaitan dengan proyek CWP-03.

Jangan sampai struktur pengawasan universitas hanya menjadi formalitas administratif tanpa pernah diuji efektivitasnya.


AKTIVIS ANAK BANGSA: JANGAN BIARKAN AKTOR DI BALIK MEJA LOLOS!

Aktivis Anak Bangsa menilai bahwa pengungkapan perkara CWP-03 harus dilakukan secara menyeluruh. Penegakan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada pihak yang paling mudah dijangkau, tetapi harus menelusuri seluruh rantai pengambilan keputusan.

Persoalan ini menyangkut penggunaan anggaran negara dan pembiayaan pinjaman luar negeri. Setiap pihak yang memiliki kewenangan dalam perencanaan, pengadaan, pengawasan, pengendalian, dan pelaksanaan wajib mempertanggungjawabkan tugasnya.

Terlebih, Aktivis Anak Bangsa sebelumnya telah menyuarakan dugaan praktik pinjam bendera, pengondisian tender, serta keberadaan aktor pengendali berinisial AC. Dugaan tersebut harus ditelusuri melalui pemeriksaan saksi, dokumen, komunikasi, hubungan korporasi, dan aliran keuangan.

Jika terdapat aktor intelektual yang mengendalikan proses dari belakang layar, penyidik harus berani mengungkapnya.

Jangan sampai yang menjadi pesakitan hanya orang-orang di lapangan, sementara pihak yang diduga mengatur permainan dari balik meja masih bebas dan nyaman ongkang-ongkang kaki.


DESAKAN AKTIVIS ANAK BANGSA

Atas dasar itu, Aktivis Anak Bangsa mendesak:

Kejati Jabar memperluas penyidikan terhadap PMU, PMC, konsultan DED, Pokja Pemilihan, KPA, dan seluruh unsur PIU UPI.

Memeriksa Pokja Kementerian secara khusus terkait proses evaluasi dan kelolosan PT Arkindo, termasuk kebenaran informasi mengenai status blacklist perusahaan.

Menelusuri tanggung jawab PMU dan PMC dalam pengendalian serta pengawasan proyek.

Memeriksa konsultan DED terkait perencanaan teknis, perubahan desain, spesifikasi, dan volume pekerjaan.

Menguji pelaksanaan kewenangan KPA dalam pengendalian anggaran dan pengawasan kegiatan.

Memeriksa seluruh struktur PIU UPI berdasarkan SK Rektor, termasuk SPI, tim teknis, tim monitoring dan evaluasi, serta koordinator keuangan.

Berkoordinasi dengan PPATK apabila ditemukan indikasi transaksi mencurigakan untuk menelusuri aliran dana dan pihak-pihak yang memperoleh keuntungan.

Mengungkap seluruh pihak yang diduga menjadi pengendali atau aktor intelektual dalam penyimpangan proyek CWP-03.

Aktivis Anak Bangsa menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap seluruh elemen bukan berarti menganggap semua pihak bersalah. Namun, jabatan dan kedudukan tidak boleh menjadi alasan bagi siapa pun untuk luput dari pemeriksaan.

KAMI SUDAH BERSUARA SEJAK AGUSTUS!

Pada 27 Agustus 2026, Aktivis Anak Bangsa telah mendatangi Kampus UPI dan menyampaikan tuntutan agar dugaan mafia proyek CEC dibongkar. Kini, setelah proses hukum berkembang, desakan tersebut semakin relevan.

Penahanan tersangka harus menjadi pintu masuk untuk mengungkap persoalan yang lebih besar. Bukan justru menjadi alasan untuk mengakhiri penyidikan pada dua atau tiga pihak saja.

Kami tidak hanya ingin mengetahui siapa yang menandatangani kontrak. Kami ingin mengetahui siapa yang meloloskan perusahaan, siapa yang merencanakan, siapa yang mengawasi, siapa yang mengetahui persoalan, dan siapa yang diduga mengambil keuntungan dari proyek ini.

Jangan sampai hukum hanya tajam kepada pelaksana, tetapi tumpul terhadap pihak-pihak yang memiliki kewenangan lebih besar.

AKTIVIS ANAK BANGSA: BONGKAR SELURUH RANTAI PROYEK CWP-03! USUT POKJA KEMENTERIAN, PERIKSA PIU UPI, DAN UNGKAP AKTOR INTELEKTUALNYA!

Uang negara harus dipertanggungjawabkan. Pendidikan tidak boleh menjadi ladang korupsi.**

Posting Komentar

0 Komentar