Subscribe Us


 

RUU ADMINDUK DISIAPKAN DPR RI: 12 POIN PERUBAHAN, FOTOKOPI KTP BAKAL DILARANG DAN NIK JADI IDENTITAS TUNGGAL


MEDIASAKSINEWS | BANDUNG – Pembenahan administrasi kependudukan di Indonesia memasuki babak baru. DPR RI tengah membahas perubahan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) guna menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, terintegrasi, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga wilayah terpencil.

Salah satu poin yang menjadi perhatian publik adalah rencana larangan meminta atau mewajibkan fotokopi maupun foto dokumen kependudukan, termasuk KTP, untuk keperluan verifikasi identitas. Ke depan, proses verifikasi diharapkan dilakukan melalui sistem digital yang terhubung dengan data kependudukan nasional.

Pembahasan perubahan regulasi tersebut dilakukan oleh Komisi II DPR RI bersama pemerintah. Dalam prosesnya, Komisi II telah menggelar Rapat Kerja (Raker), membentuk Panitia Kerja (Panja), serta menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah.

Dalam pembahasan tersebut, terdapat 12 pokok pengaturan yang menjadi bagian penting dari rancangan perubahan UU Adminduk.


Berikut 12 poin utama RUU Administrasi Kependudukan:

1. Pemerintah Wajib Melakukan Pelayanan Jemput Bola

Pemerintah didorong lebih aktif memberikan pelayanan administrasi kependudukan dengan mendatangi masyarakat, terutama warga yang tinggal di wilayah terpencil, perbatasan, dan daerah dengan keterbatasan fasilitas pelayanan.

2. NIK Menjadi Identitas Tunggal

Nomor Induk Kependudukan (NIK) diarahkan menjadi identitas tunggal yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan pelayanan publik, mulai dari kesehatan, perpajakan, perbankan hingga bantuan sosial.

3. Integrasi Data Antarinstansi

Data kependudukan antarinstansi akan diintegrasikan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), sehingga informasi masyarakat dapat diperbarui dan dimanfaatkan secara lebih konsisten.


4. Satu Data untuk Berbagai Kebutuhan

Data kependudukan yang telah terintegrasi diharapkan dapat digunakan untuk mendukung berbagai pelayanan publik serta penerbitan dokumen kependudukan, baik KTP elektronik maupun Identitas Kependudukan Digital (IKD).

5. Larangan Meminta Fotokopi atau Foto Dokumen Kependudukan

Salah satu poin yang paling menarik perhatian adalah larangan bagi instansi atau pihak terkait untuk meminta maupun mewajibkan fotokopi dan foto dokumen kependudukan sebagai persyaratan verifikasi identitas. Pengecekan identitas diarahkan menggunakan sistem digital yang terintegrasi.


6. Nomor Identitas Khusus bagi WNI di Luar Negeri

Warga Negara Indonesia yang menetap di luar negeri dan tidak lagi berstatus sebagai penduduk dalam negeri akan mendapatkan pengaturan identitas tersendiri agar tetap tercatat dalam sistem administrasi kependudukan nasional.

7. Kartu Identitas Anak Diakui sebagai Identitas Resmi

Kartu Identitas Anak (KIA) diperkuat sebagai dokumen kependudukan dan bukti identitas resmi bagi anak berusia di bawah 17 tahun yang belum menikah.


8. Identitas Kependudukan Digital Diakui Secara Resmi

Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang tersimpan melalui perangkat telepon pintar diarahkan untuk memperoleh pengakuan sebagai identitas resmi yang setara dengan KTP elektronik sesuai ketentuan yang berlaku.

9. Pengawasan dan Perlindungan Data Kependudukan

Pengelolaan data kependudukan akan diperkuat melalui pengawasan internal dan eksternal guna mencegah penyalahgunaan serta kebocoran data pribadi masyarakat.


10. Mempermudah Pengaduan Pelayanan Adminduk

Masyarakat akan diberikan kemudahan untuk menyampaikan pengaduan apabila menemukan pelayanan yang lambat, tidak sesuai prosedur, atau masih mewajibkan persyaratan yang tidak semestinya, baik secara langsung maupun melalui sistem pengaduan nasional berbasis digital.

11. Dukungan Anggaran dari Pemerintah Pusat dan Daerah

Pembiayaan pelayanan administrasi kependudukan didorong mendapatkan dukungan dari APBN dan APBD agar kualitas pelayanan dapat meningkat dan lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.

12. Sanksi Administratif bagi Instansi yang Melanggar

Instansi maupun pejabat yang tidak memenuhi kewajiban integrasi sistem dengan data kependudukan nasional, termasuk melalui SIAK, akan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang nantinya diatur.


DIGITALISASI ADMINDUK HARUS DIIMBANGI PELAYANAN YANG MERATA

Rencana perubahan UU Adminduk ini menjadi langkah penting dalam mendorong transformasi pelayanan publik di Indonesia.

Selama ini, masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan administrasi kependudukan, mulai dari jauhnya akses pelayanan, perbedaan data antarinstansi, hingga berulang kali dimintai fotokopi dokumen identitas dalam berbagai urusan.

Melalui pembaruan regulasi ini, diharapkan masyarakat tidak lagi dibebani prosedur administrasi yang berbelit-belit.

Namun, penerapan sistem digital juga harus memperhatikan masyarakat yang belum memiliki akses internet memadai, keterbatasan perangkat elektronik, serta warga lanjut usia dan kelompok rentan lainnya.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa digitalisasi tidak justru menciptakan kesenjangan pelayanan baru.


Zaman sudah digital, mengapa masyarakat masih harus berulang kali menyerahkan fotokopi KTP?

Publik perlu mengawal pembahasan RUU Administrasi Kependudukan ini agar nantinya benar-benar menghasilkan regulasi yang memberikan kemudahan, kepastian hukum, perlindungan data pribadi, dan pelayanan yang adil bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Catatan: Seluruh 12 poin di atas merupakan pokok pengaturan yang disampaikan dalam materi pembahasan RUU Adminduk. Statusnya masih berupa rancangan dan pembahasan, bukan ketentuan larangan yang sudah resmi berlaku. Masyarakat tetap perlu mengikuti perkembangan hingga RUU disahkan dan aturan pelaksanaannya diterbitkan.**






Sumber: Paparan Ketua Panja RUU Adminduk, Aria Bima di Raker.

Posting Komentar

0 Komentar