Hal ini juga bagian dari untuk memastikan uang rakyat digunakan dengan baik dan korupsi bisa diminimalkan.
"Ini bukan hanya anggaran saja, tapi berdampak kepada SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan), reformasi birokrasi hingga kepatuhan," kata Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bandung, Dharmawan di El Hotel Bandung, Kamis 26 September 2024.
"Kami berkomitmen untuk meningkatkan integritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, memperkuat pengawasan internal, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pembangunan," katanya.
"MCP ini dipantau oleh KPK bersama Kemendagri dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Kita pantau mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP (Aparat pengawasan Intern Pemerintah), manajemen ASN, optimalisasi pajak," tuturnya.
Adapun terkait management ASN meliputi sistem Merit, evaluasi jabatan, seleksi terbuka pengisian jabatan ASN, penegakan kode etik.(yan)**
Sumber: Diskominfo Kota Bandung
0 Komentar