Tak hanya menambah dan memperbaiki lampu jalan, Pemkot Bandung juga menyiapkan sistem pemantauan berbasis teknologi yang memungkinkan kondisi PJU dipantau secara real time melalui pusat kendali.
Rencana tersebut menjadi salah satu hasil koordinasi lintas instansi yang melibatkan Komisi V DPR RI, Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan Jawa Barat, serta Dinas Perhubungan Kota Bandung.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, peningkatan PJU di Jalan Soekarno-Hatta menjadi prioritas karena ruas tersebut merupakan salah satu koridor utama dengan status jalan nasional.
Menurut Farhan, koordinasi terkait peningkatan infrastruktur tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI sekaligus Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Saan Mustopa, bersama pimpinan Komisi V DPR RI dan Kementerian PU.
“Prioritas pertama adalah penerangan jalan umum di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta sesuai arahan Gubernur Jawa Barat,” kata Farhan, Senin (10/8/2026).
Selain penerangan, pemerintah juga tengah mengupayakan perbaikan sejumlah ruas jalan yang terkoneksi dengan koridor Soekarno-Hatta. Pembiayaannya diharapkan mendapat dukungan dari pemerintah pusat.
Lampu Mati Tak Lagi Menunggu Laporan Warga
Salah satu terobosan yang disiapkan Pemkot Bandung adalah penerapan managed service untuk pengelolaan dan pemantauan PJU.
Melalui sistem tersebut, kondisi lampu jalan dapat dipantau melalui dashboard digital yang nantinya terintegrasi dengan Bandung Command Center dan Area Traffic Control System (ATCS).
Farhan menjelaskan, selama ini penanganan PJU yang mengalami gangguan masih bergantung pada laporan masyarakat. Setelah laporan masuk melalui layanan darurat 112, petugas perlu melakukan pengecekan lapangan sebelum perbaikan dilakukan.
Dengan sistem monitoring real time, proses tersebut diharapkan menjadi lebih cepat.
“Dari situ akan langsung terlihat titik mana yang rusak atau mati, sehingga petugas bisa segera melakukan perbaikan,” ujarnya.
Untuk kawasan Jalan Soekarno-Hatta, jumlah PJU yang diperkirakan masuk dalam sistem tersebut mencapai hampir 4.000 titik. Jumlah itu termasuk lampu penerangan yang berada di sejumlah jembatan layang serta infrastruktur pendukung lainnya.
Kerja sama managed service tersebut direncanakan berlangsung selama tiga tahun. Farhan menyebut durasi kerja sama akan disesuaikan dengan ketentuan mengenai masa jabatan kepala daerah.
Dua JPO Baru Disiapkan
Selain persoalan penerangan, Pemkot Bandung juga menyiapkan pembangunan fasilitas Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Soekarno-Hatta.
Dua lokasi yang telah dipastikan menjadi titik pembangunan JPO berada di kawasan depan SMKN 7 Bandung dan SMKN 9 Bandung.
Sementara itu, sejumlah usulan lokasi JPO lainnya masih akan dibahas bersama pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Pembahasan tersebut diperlukan karena Jalan Soekarno-Hatta berstatus sebagai jalan nasional sehingga pembangunan fasilitas di koridor tersebut membutuhkan koordinasi lintas kewenangan.
Dishub Diminta Perkuat Komunikasi dengan Komunitas Sepeda
Dalam pembahasan yang sama, Farhan turut menyoroti kebutuhan jalur bersepeda yang aman dan nyaman di Kota Bandung.
Ia meminta Dinas Perhubungan Kota Bandung memperkuat komunikasi dengan komunitas pesepeda sebelum menentukan maupun menyempurnakan sejumlah ruas jalur sepeda.
Farhan mengakui masih terdapat marka jalur sepeda yang belum diberi warna hijau. Menurutnya, kondisi tersebut perlu dikomunikasikan dengan komunitas pengguna sepeda agar kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Komunikasi antara komunitas dengan Dishub sangat penting agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai kebutuhan pengguna sepeda,” katanya.
Pemkot Bandung berharap kolaborasi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan masyarakat dapat mempercepat pembenahan infrastruktur transportasi di Kota Bandung.
Peningkatan penerangan jalan, pembangunan JPO, hingga penguatan jalur sepeda diharapkan mampu meningkatkan keamanan dan kenyamanan seluruh pengguna jalan, khususnya di koridor Jalan Soekarno-Hatta.***
0 Komentar