Hal tersebut disampaikan Farhan saat memberikan arahan pada Apel Mulai Bekerja yang dirangkaikan dengan penandatanganan Pakta Integritas Pejabat Tinggi Pratama dan Camat di Plaza Balai Kota Bandung, Senin, 14 September 2026.
Farhan mengatakan, pembangunan BRT merupakan pilihan yang harus dijalankan meskipun berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan dan kemacetan selama masa konstruksi.
"Saat ini akan mulai pengerjaan konstruksi BRT. Bukan hal yang menyenangkan. Kemacetan akan terjadi di mana-mana. Karena BRT bagaimanapun juga harus tetap kita jalankan. Karena itu adalah program strategis nasional yang harus kita jaga bersama-sama," ujarnya.
Menurut Farhan, setiap perubahan besar dalam pembangunan kota pasti memunculkan pro dan kontra. Karena itu, aparatur pemerintah harus siap menjadi pihak yang menerima dan menyerap berbagai aspirasi masyarakat.
"Kita yang ada di Pemerintahan Kota Bandung harus siap menjadi penyerap aspirasi, termasuk ketidakpuasan, kemarahan, dan kekecewaan masyarakat akibat adanya konstruksi BRT. Namun kita harus menjaga bersama agar program ini berjalan dengan baik," katanya.
Farhan mengungkapkan, proyek BRT sebenarnya telah menjadi agenda yang harus dijalankan bahkan sebelum dirinya dilantik sebagai Wali Kota Bandung. Sejak awal, ia telah beberapa kali meninjau langsung jalur yang akan dilalui BRT dan memahami berbagai tantangan yang muncul di lapangan.
Ia mengakui pembangunan halte di tengah jalan pada sejumlah ruas seperti Jalan Ahmad Yani kawasan Cicadas, Jalan Jakarta, hingga kawasan Ciroyom dan Pasar Baru menjadi salah satu hal yang paling banyak diperdebatkan masyarakat.
"Dari sejak awal sebelum saya dilantik saya sudah mendapatkan BRT ini dan saya sudah keliling berkali-kali jalur BRT. Memang agak susah membayangkan bahwa di tengah Jalan Cicadas, Jalan Jakarta, sampai kawasan Ciroyom akan ada halte-halte di tengah jalan dengan penyeberangan," ungkapnya.
Meski demikian, Farhan menegaskan konsep tersebut merupakan bagian dari desain BRT yang telah disusun oleh pemerintah pusat bersama para perencana transportasi.
"Kalau pembangunan halte yang di tengah itu tetap akan berlanjut. Itu bagian dari konsep, saya tidak bisa melawan karena bagaimanapun juga itu bagian dari desain BRT," ucapnya.
Farhan mencontohkan Kota Medan yang telah lebih dahulu menerapkan konsep serupa dengan karakteristik jalan, kepadatan penduduk, dan luas wilayah yang dinilai relatif mirip dengan Kota Bandung.
"Saya sudah tiga kali ke Kota Medan mencoba BRT-nya. Kelihatannya berhasil. Setelah jadi, masyarakat lebih nyaman. Tetapi memang saat pembangunannya sangat menantang," katanya.
Meski berbagai kritik dan masukan terus bermunculan, Farhan memastikan Pemerintah Kota Bandung tetap membuka ruang dialog dengan masyarakat.
Ia menyebut, keputusan terkait desain dan pelaksanaan proyek tidak dapat dilakukan secara sepihak karena melibatkan Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kota Bandung.
"Kami sangat terbuka terhadap berbagai masukan dan kritik. Tapi ini proyek nasional, jadi Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Jawa Barat, dan Dinas Perhubungan Kota Bandung harus duduk bersama dalam setiap keputusan," tuturnya.
Farhan berharap, masyarakat dapat memahami bahwa pembangunan BRT merupakan upaya jangka panjang untuk memperbaiki sistem transportasi massal Kota Bandung.
Meski proses pembangunannya akan menimbulkan ketidaknyamanan sementara, ia meyakini manfaat yang dihasilkan akan dirasakan masyarakat dalam jangka panjang melalui layanan transportasi publik yang lebih terintegrasi, aman, dan nyaman. **
Sumber; Diskominfo Kota Bandung
0 Komentar